BUMN Watch Minta RUPS Luar Biasa 5 BUMN Dibatalkan

"Kalau menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya dicopot saja"

BUMN Watch Minta RUPS Luar Biasa 5 BUMN Dibatalkan
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk 5 BUMN di akhir bulan Agustus ini dinilai kurang tepat.

Kebijakan Rini tersebut dianggap membangkang terhadap perintah Presiden Jokowi agar para menteri untuk tidak melakukan keputusan strategis hingga bulan Oktober.

"Kalau menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya dicopot saja," ujar Ketua Koordintor BUMN Watch Naldy Haroen, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Naldy menjelaskan rencana perombakan jajaran direksi BUMN atas arahan Rini itu dapat berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.

"Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," ungkapnya.

Baca: Inilah Benny Wenda, Sosok yang Disebut Tokoh di Balik Rusuh Papua dan Kini Bermukim di Inggris

Menurutnya, tidak ada hal urgent untuk digelarnya RUPSLB di 5 BUMN tersebut. Bahkan, peristiwa ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini.

Baca: Gubernur Lukas Enembe: Kenapa Tak Terjunkan Banser untuk Bela Mahasiswa Papua yang Dipersekusi

"Sebaiknya rencana tersebut dibatalakan atau ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang. Jika Rini ngotot tetap menggelar itu, ini catatan buruk bagi Rini setelah peristiwa blakout PLN beberapa waktu lalu," tutur dia.

Baca: Fahri Hamzah Kritik Jokowi: Kemarin-kemarin Ada Marahnya Saya Akan Tindak, Sekarang Kok Nggak Ada

Jika Rini Soemarno tetap memaksakan kehendak untuk menggelar RUPSLB terhadap 5 BUMN, lanjutnya, BUMN Watch khawatir hal itu akan berimbas pada citra pemerintahan presiden Jokowi. Tak pelak, ia menduga ada motif lain dibalik rencana Rini ini.

"Kalau pergantian Direksi BUMN tetap dilakukan, patut diduga latar belakangnya bukan soal masalah ekonomi atau kinerja BUMN itu. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan hal ini tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional," ujarnya.

Sebelumnya, atas permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus - 2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN sektor perbankan, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN Migas, yakni PGN.

Salah satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved