Ara Sirait: Kepentingan Pengusaha Nasional Harus Diutamakan

Indonesia tidak anti modal asing. Namun demikian, kepentingan nasional dan kepentingan pengusaha nasional harus selalu diutamakan.

Ara Sirait: Kepentingan Pengusaha Nasional Harus Diutamakan
Ist/Tribunnews.com
Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait, bersama 10 orang perwakilan Asosiasi Penambangan Nasional Indonesia (APNI) yang mengadu kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di ruangan Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia tidak anti modal asing.

Namun demikian, kepentingan nasional dan kepentingan pengusaha nasional harus selalu diutamakan.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait, di depan 10 orang perwakilan Asosiasi Penambangan Nasional Indonesia (APNI) yang mengadu kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di ruangan Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Hadir dalam pengaduan ini Ketua Umum APNI Ismerda Lebong dan Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey. Hadir juga Wakil Ketua Umum I Wiratno, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo.

g perwakilan Asosias
Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait, bersama 10 orang perwakilan Asosiasi Penambangan Nasional Indonesia (APNI) yang mengadu kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di ruangan Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Baca: Identitas Lengkap 36 Korban Kecelakaan Tol Cipularang, Ada 4 Anak dan 2 di Antaranya Masih Balita

Baca: Profil 10 Calon Pimpinan KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Satu Nama ternyata Sudah Berkali-kali Gagal

Sementara Bambang, selain di dampingi Maruarar, juga didampingi anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun, anggota Komisi VII Fadel Muhammad dan anggota Komisi IV Robert Kardinal.

"Dalam kebijakan dan sikap, kita harus utamakan pengusaha nasional. Dalam konteks ini kita harus menempatkan ideologi," kata Ara, demikian Maruarar disapa, yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN.

Perwakilan Asosiaklll
Perwakilan Asosiasi Penambangan Nasional Indonesia (APNI) mengadu kepada Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di ruangan Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Sikap dan ketegasan Maruarar ini terkait keluhan APNI. Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan bahwa ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal dan nasional. Pengusaha nasional dibebankan berbagai kewajiban tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengusaha asing.

"Pengusaha nikel lokal tengah terpuruk akibat penerapan percepatan larangan ekspor nikel, yang mau tak mau diharuskan menjual rugi hasil produksi ke smelter yang mayoritas dikuasai investor asing," kata Meidy.

Meidy juga mengatakan bahwa rencana kebijakan larangan ekspor nikel dari Kementerian ESDM begitu membuat khawatir pengusaha nasional. Ini bisa membuat rugi dan bahkan membuat pembangunan smelter yang sudah 30 persen menjadi terbengkalai.

"Di saat yang sama, ada sejumlah pengusaha asing yang sudah menguasai lebih dari 49 persen saham. Ketika kita merugi, mereka membeli IUP," keluh Meidy.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved