Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Luar Biasa Besar

Sri Mulyani menyanggah anggapan bahwa pemerintah tak berpihak kepada rakyat menyusul rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Luar Biasa Besar
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tersebut Sri Mulyani membahas mengenai pengesahan DIM RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyanggah anggapan bahwa pemerintah tak berpihak kepada rakyat menyusul rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencerminkan keberpihakan pemerintah ke rakyat.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tersebut Sri Mulyani membahas mengenai pengesahan DIM RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. Tribunnews/Jeprima
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI tersebut Sri Mulyani membahas mengenai pengesahan DIM RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Pemihakan pemerintah kepada masyarakat terutama yang kurang mampu, luar biasa besar," ujarnya saat rapat dengan Banggar DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Jadi jangan cuma dilihat sepotong-sepotong seperti tadi disampaikan beberapa anggota DPR," sambung dia.

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II, Sri Mulyani mengatakan hal ini perlu dilakukan agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Selama ini ucap Sri Mulyani, pemerintah pusat dan daerah menanggung iuran 120 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Angka itu belum peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri yang sebagian iurannya dibayar pemerintah.

Selain itu lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Anggaran untuk kemiskinan meskipun jumlah masyarakat miskin turun, kita naikan. Anggaran pendidikan kami naikkan dan juga anggaran kesehatan naik lebih dari 5 persen," ucap Sri Mulyani.

Kompak

Halaman
1234
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved