BPJS Kesehatan: Risiko Gagal Bayar Tagihan RS Bisa Ditekan Kalau Iuran Naik

Iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 BPJS Kes ehatan akan naik menjadi Rp 42.000 per bulan per orang.

BPJS Kesehatan: Risiko Gagal Bayar Tagihan RS Bisa Ditekan Kalau Iuran Naik
Surya/Galih Lintartika
Pelayanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. SURYA/GALIH LINTARTIKA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak hanya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

Mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan naik menjadi Rp 42.000 per bulan per orang.

Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, permasalahan dari awal program JKN dikarenakan penetapan iuran belum sesuai dengan peraturan ideal.

“Harusnya sesuai perhitungan aktuaria,” katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (15/9/2019).

Iqbal menambahkan jika 100% peserta BPJS membayarkan iurannya, kekurangan pembiayaan bakal masih terjadi.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah tahun nomor 82 tahun 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Kesehatan menyebutkan, jika terjadi dana jaminan sosial negatif, maka langkahnya adalah menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat, dan memberikan suntikan dana ke dalam program JKN-KIS.

Baca: Antisipasi Pendeknya Jarak Pandang, Sriwijaya Upayakan Divert Penerbangan ke Bandara Lain

Untuk rumahsakit yang melayani pasien BPJS, Iqbal mengatakan BPJS Kesehatan bakal memastikan soal pembayaran jika iuran yang diterima mencukupi. 

Baca: Kabut Asap Mulai Mengancam Penerbangan, Hari Ini Garuda Batalkan 12 Flight

Catatan Kontan.co.id, masalah keuangan yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung usai.

Malah, tunggakan tagihan dari rumah sakit yang menumpuk membuat BPJS Kesehatan wajib menanggung denda. Sampai Juni 2019, posisi gagal bayar mencapai Rp 7 triliun.

Baca: Disebut Pemicu Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian KLHK Segel 46 Perusahaan

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved