APBN Dinilai tak Dipersiapkan Hadapi Resesi Ekonomi Dunia

Terlebih lagi, sambung Bhima, tarif dasar listrik bagi pengguna 900 VA dan iuran BPJS juga mengalami kenaikan.

APBN Dinilai tak Dipersiapkan Hadapi Resesi Ekonomi Dunia
ISTIMEWA
Diskusi Forum Tebet (Forte),Jumat (11/10/2019). Menghadirkan Herry Gunawan, Director Data Indonesia Bhima Yudistira, Peneliti INDEF, Gede Sandra, Peneliti PKR dan Aditya Harin, peneliti Lembaga Demografi UI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Resesi ekonomi dunia diprediksi akan mengancam perekonomian Indonesia, khususnya di level UMKM. Hingga kini, dianggap belum ada kebijakan pemerintah yang bisa memproteksi masyarakat miskin. Justru, fakta yang terjadi subsidi sektor energi sebesar Rp 12 Triliun dicabut.

"Banyak UMKM bergantung pada subsidi BBM dan LPG. Terutama LPG 3 kilogram. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi global yang akan resesi ekonomi, pemerintah akan mengorbankan UMKM kita," peneliti INDEF Bhima Yudistira, dalam diskusi Forum Tebet (Forte), Jumat (11/10/2019).

Baca: Ungkapkan Isi Hati, Vicky Prasetyo Akui Menyesal Putus dengan Zaskia Gotik: Ini Semua Kesalahan Saya

Saat krisis 1998, lanjutnya UMKM masih pakai kayu bakar sebagai alternatif untuk tetap menjalankan usahanya secara sustainable. Semua UMKM beralih memakai LPG, khususnya yang 3 kilogram. Kemudian, setelah beralih ke LPG 3Kg, maka ketergantungan pada subsidi juga besar.

Bhima menilai jika subsidi ini juga dicabut, maka kondisi ekonomi di bawah akan bahaya. Terlebih lagi, sambung Bhima, tarif dasar listrik bagi pengguna 900 VA dan iuran BPJS juga mengalami kenaikan."Pemerintah kelihatannya tak punya empati pada UMKM. APBN tak dipersiapkan untuk hadapi resesi ekonomi dunia," jelasnya.

Baca: Curhat Daniel Mananta yang Sempat Depresi karena Idap Tumor, Hampir Bunuh Diri Hingga Cicipi Narkoba

Baginya, pernyataan bahwa daya beli masyarakat masih kuat juga tidak tepat. "Kuat bagaimana? Semua naik, iuran BPJS, tarif tol adjustment. Listrik 900 Kwh mau dipangkas juga. Jadi kebijakan ekonomi pemerintah tak punya nurani dan empati," tegasnya.

APBN yang disusun kritiknya, terkesan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. APBN bukannya menjadi stimulus ekonomi, tapi justru menjadi konstraksi pada 2020 mendatang

Ia juga tak sepakat dengan pernyataan bahwa masyarakat tak usah khawatir resesi ekonomi dunia, karena kalau di PHK bisa menjadi pedagang online, jadi ojol, dan sebagainya.

"Padahal ingat, ecommerce itu modalnya sebagian besar disuntik dari modal asing. Dan modal asing itu sangat mempertimbangkan gejolak ekonomi global," ujarnya.

Baca: Hasil Kejuaraan Dunia Junior 2019 - Indonesia Tempatkan Satu Wakil di Semifinal!

Kalau resesi ekonomi, ia meyakini para pemodal bakal pergi dan menyelamatkan diri ke rumah masing-masing. "Mereka bisa pergi kalau resesi. Ibaratnya, kalau rumahnya kebakaran apakah tak menyelamatkan rumahnya dulu. Begitu juga soal ancaman resesi ini," tukas Bhima.

Baca: Curhat Daniel Mananta yang Sempat Depresi karena Idap Tumor, Hampir Bunuh Diri Hingga Cicipi Narkoba

Di kesempatan sama, Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan menyoroti perekonomian Indonesia yang masih rapuh, dan daya beli masyarakat sangat lemah. "Kinerja penerimaan negara pada 2019 mengkhawatirkan, karena realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Herry.

Herry membeberkan, sepanjang Januari hingga Agustus, penerimaan negara dan hibah baru mencapai 55 persen. Turun dibanding pementara periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 61 persen."Dalam kondisi tersebut, defisit anggaran hingga akhir 2019 kemungkinan mencapai Rp305 triliun," kata dia.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved