Revisi UU KPK

87 Ekonom Bikin Surat Terbuka, Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK

Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.

87 Ekonom Bikin Surat Terbuka, Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Kericuhan terjadi saat ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejumlah ekonom Indonesia menandatangani surat terbuka yang ditujukkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut meminta agar Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Dalam Surat Terbuka bertajuk  "Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian", terdapat 87 ekonom yang telah mendukung dan menandatangani rekomendasi tersebut. Jumlah tersebut hasil update terakhir pukul 10.34 WIB dan masih terbuka untuk ditandatangani ekonom lainnya hingga pukul 23.59 WIB hari ini.

Melalui surat itu, para ekonom mengatakan RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen.

Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi. 

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

“Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir). Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat,” seperti tertulis dalam surat.

Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.

Hasilnya, pertama, korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi. Kedua, korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan.

Ketiga, korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal. 

Keempat, korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Studi ekonom dalam surat terbuka itu juga menunjukkan argumentasi pemerintah bahwa korupsi sebagai pelumas pembangunan mengandung tiga kelemahan mendasar dan tidak relevan untuk Indonesia.

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved