PKS Minta Pemerintah Minta Regulasi Impor Menjadi Berbasis Tarif
Menurutnya, terdapat beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi oleh Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan pemerintah hingga saat ini belum bisa selesaikan masalah impor.
Menurutnya, impor yang dilakukan pemerintah masih tidak tertata.
PKS: Menag Sudah Tua, Tidak Tahu Celana Cingkrang Jadi Gaya Anak Muda
Pernyataan Amin tersebut tekait dengan Perintah Presiden Jokowi kepada Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan.
"Padahal impor yang tidak tertata dengan baik merugikan industri dalam negeri, dan juga bisa mematikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu, (2/11/2019).
Menurutnya, terdapat beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi oleh Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.
Pertama, belum adanya peta jalan (road map) impor khususnya untuk beberapa komoditas strategis.
Kedua, belum adanya data yang benar-benar dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan impor.
“Data antar kementerian dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) sering berbeda sehingga menimbulkan kebijakan yang berbeda antar instansi Pemerintah,” katanya.
| Jubir Wapres: Penunjukan 8 Staf Khusus Maruf Amin Tak Ada Campur Tangan Jokowi |
|
|---|
| Fadli Zon Sebut Stafsus Milenial Jokowi Cuma Pajangan Lipstik, Billy Mambrasar: Kami Bukan Kosmetik |
|
|---|
| Jokowi Beri Kewenangan Nadiem Ubah Kurikulum yang Ketinggalan Zaman |
|
|---|
| Putra Nababan Sebut 'Geng Milenial' pada Staf Khusus Presiden Sesuai Target Jokowi |
|
|---|
| Putra Nababan Jelaskan Tugas & Kewajiban Staf Khusus Presiden serta Hal-hal yang Tak Boleh Dilakukan |
|
|---|
