Impor Cangkul Bikin Presiden Jokowi Heran, Airlangga Bilang Itu Keputusan Pembeli

Kamis, 7 November 2019 15:02 WIB

Tribunnews/Jeprima

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto memberikan kata sambutan pada acara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Airlangga Hartarto resmi menjabat Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 menggantikan Darmin Nasution. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menanggapi masalah impor cangkul serta penyerapan produksi dalam negeri yang disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

Menko Airlangga mengatakan akan mencari cara untuk meningkatkan penyerapan produksi dalam negeri. Saat ini, kata dia, Indonesia baru menyerap sekitar 500 ribu unit per tahunnya.

"Nanti kita tingkatkan bagaimana dengan Tim TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bagaimana usernya ditambah," kata Airlangga usai rapat koordinasi di kantornya, Kamis (7/11/2019).

Menurut Airlangga, penyebab cangkul masih diimpor bukan karena kualitas produksi dalam negeri, melainkan keputusan para pembelinya. Dia mencontohkan BUMN yang bisa memproduksi cangkul yakni Barata.

"Yang paling penting offtaker-nya," ucapnya.

Senada dengan Airlangga, Menperin Agus Gumiwang mengatakan perlu adanya kesadaran dari para pengguna untuk menggunakan produksi dalam negeri.

"Itu butuh kesadaran dari off taker, pengguna baik itu industri, Kementerian/Lembaga yang beli butuh kesadaran bahwa produksi dalam negeri sudah siap, bisa supply kebutuhan cangkul yang ada di Indonesia," ujarnya.

Baca: Impor Cangkul Bikin Jokowi Heran, Konsumen Diminta Pilih Produk Dalam Negeri

Untuk itu, pihaknya akan mengintensifkan kampanye mengenai penggunaan produk dalam negeri.

"Ini saya kira tugasnya tim petugas TKDN sekarang yang akan kami dorong adalah mengkampanyekan produk-produk dalam negeri agar bisa diprioritaskan dalam belanja-belanja baik belanja modal maupun barang baik itu yang gunakan APBN dan belanja-belanja dilakukan lembaga-lembaga, perusahaan khususnya BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor.

Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut, maka Jokowi meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," ujar Jokowi.