Sensus Penduduk 2020, Alamat Tidak Sesuai KTP Bisa Lapor

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, ada penambahan data dalam sensus penduduk 2020.

Sensus Penduduk 2020, Alamat Tidak Sesuai KTP Bisa Lapor
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto beraktivitas di Kantornya di Jakarta, Kamis (12/12/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, ada penambahan data dalam sensus penduduk 2020.

Nantinya, alamat yang tidak sesuai KTP bisa dilaporkan.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, akan ada 21 pertanyaan dalam sensus penduduk 2020. Tujuh diantaranya merupakan tambahan baru.

Baca: BPS Bersiap Catat Sensus Penduduk 2020

"Jawaban yang sudah ada di KTP keisi 14. Sementara, tujuh pertanyaan merupakan tambahan baru, alamatnya apa sesuai KTP? Nanti ada pertanyaan itu," ujar dia di kantornya, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menjelaskan, alamat tidak sesuai KTP bukan masalah. Negara ingin mencatat data penduduk dari dua sisi yakni de facto dari tempat tinggal dan de jure melalui KTP.

Saat ini, persentase alamat penduduk sesuai KTP masih mayoritas yakni 76 persen. Sementara, 24 persen sisanya berbeda.

"Jumlah orang yang alamatnya sama dengan KTP itu 76 persen. Namun, alangkah baiknya yang 24 persen secara de facto kita tahu," kata Kecuk.

Ia menyampaikan, masyarakat sudah bisa mulai mengisi sensus penduduk mulai 15 Februari hingga 31 Februari 2020 untuk pilihan online.

Jika belum, ada metode wawancara pintu ke pintu pada Juli 2020.

Metode pendataan online menurut Kecuk masih jadi tantangan di Indonesia. Penyebabnya adalah kurang memadainya infrastruktur digital di daerah pelosok.

"Ini perlu tetap pintu ke pintu karena kita paham di Indonesia timur masalahnya infrastruktur. Itu nanti kita datangi satu per satu," tuturnya.

Adapun jika sudah selesai pada 2020 maka dalam jangka panjang pada 2021, BPS akan mengambil sampel 3 persen dari total penduduk.

Sebanyak 82 pertanyaan diajukan untuk buat proyeksi perencanaan hingga 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

"Kita bikin sampai 2045, kalau kita tidak tahu dari sekarang, nanti tahun 2045 jumlah penduduk 319 juta. Apa kita siap sediakan pangan? Sekolah?" pungkasnya.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved