Pemindahan Ibu Kota Negara

Groundbreaking Konstruksi Fisik Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai Kuartal IV Tahun Depan

Detail desain akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN untuk rencana pembangunan prasarana dasar

Groundbreaking Konstruksi Fisik Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai Kuartal IV Tahun Depan
TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menaruh harapan groundbreaking atau pembangunan fisik ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dapat dimulai di kuartal IV tahun 2020 setelah desain detil IKN yang menjadi tahapan pertama lalu landasan hukum pemindahan ibu kota dirampungkan.

“Januari 2020 mendatang, tiga besar pemenang sayembara akan diajak kembali survei lapangan sekitar 2-3 hari, agar mendapatkan gambaran langsung untuk bisa menyusun desain yang lebih terinci mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan serta mencerminkan visi Indonesia kedepan," kata Menteri Basuki usai pengumuman pemenang Sayembara Gagasan Desain IKN di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dia mengatakan, survei lapangan diperlukan untuk memastikan rancangan telah sesuai dengan rencana lokasi pembangunan prasarana dasar seperti Bendungan Sepaku Semoi yang akan dibangun pada 2020.

Detail desain akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN untuk rencana pembangunan prasarana dasar yang mencakup jalan, bendungan, dan drainase dengan luasan 4.000 - 6.000 ha.

Baca: Pemenang Sayembara Desain Kawasan Ibu Kota Negara Diumumkan, Rancangan Desain Akan Kolaborasikan

“Pembangunan jalan menuju IKN juga harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena di hulu lokasi IKN tepatnya di Teluk Balikpapan terdapat tempat yang menjadi habitat Bekantan yang harus dilindungi.”

“Bekantan ini hanya ada di Kalimantan dan mungkin terbanyak di Teluk Balikpapan, untuk itu akan dilindungi dengan pagar sehingga tidak akan terdampak pembangunan," terangnya.

Terkait rencana IKN memakai status daerah khusus ibu kota, menurut Basuki, hal tersebut masih akan dirapatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Nanti itu diputuskan lewat DPR,” ujar Basuki lagi.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved