Tiga Startup Ini Siap Eksekusi Hasil Panen Produksi dari Para Petani

Startup saat ini butuh fasilitas pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi UKM ekspor dan runtutannya

Tiga Startup Ini Siap Eksekusi Hasil Panen Produksi dari Para Petani
TRIBUNNEWS.COM/REYNAS
Menkop UKM, Teten Masduki saat bertemu saat bertemu sejumlah startup 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Startup di bidang pertanian dan perikanan siap mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM sebagai off-taker hasil panen yang diproduksi para petani.

VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari menjelaskan startup saat ini butuh fasilitas pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi UKM ekspor dan runtutannya seperti ISO hingga label halal.

"Ini pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya," ujar Astri di kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (13/1/2020).

CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan star up di sektor pertanian.

Baca: Garap Pemanfaatan Lahan, Kemenkop UKM Rangkul Startup Pertanian dan Perikanan

"Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demandnya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak," ujar Arif.

Sementara CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar.

"Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor," tambah Farid.

Di sisi lain, pemerintah tengah mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, di mana pemerintah membagikan HGU per KK menerima 2 hektare selama 25 tahun.

“Saat ini sudah dibagikan hampir 4 juta hektar dari total 13,7 juta hektar. Mereka akan kita dorong dalam dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis," kata Menkop Teten Masduki di kesempatan yang sama.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved