Kepala Staf Presiden Bersama OJK dan AFPI Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital

Dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah ada 164 perusahaan penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar dan 25 berizin OJK

Kepala Staf Presiden Bersama OJK dan AFPI Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital
Istimewa
KSP Moeldoko saat menerima perwakilan AFPI serta OJK di Jakarta, Kamis (23/1/2020) 

TRIBUNNEWS.COM -- Tujuannya untuk memberdayakan dan membuat UMKM dan petani Kepala Staf kepresidenan bresama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berdiskusi bersama Kepala Staf kepresidenan untuk membahas arah baru pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk petani seperti nelayan, peternak, pekebun, melalui ekosistem berbasis digital.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia saat ini 60% adalah dari sektor UMKM, hampir 95% penyerapan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. Namun terjadi gap terhadap akses keuangan dan kolateral di ekosistem petani, sehingga hidup petani sulit untuk menjadi makmur.

“Disinilah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending hadir untuk menyalurkan pinjaman bagi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan informal seperti perbankan atau unbanked yang kebanyakan adalah pelaku UMKM termasuk petani,” kata Hendrikus dalam keterangan pers AFPI di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca: Moeldoko Pastikan Virus Corona Belum Masuk Indonesia

Baca: Moeldoko Tegaskan Tidak Ada Hubungan dengan Tersangka Kasus Jiwasraya

Baca: Terkait Kasus Jiwasraya, Kejagung Bisa Periksa OJK

Dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah ada 164 perusahaan penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar dan 25 berizin OJK dan menjadi anggota AFPI. Kini industri fintech lending telah mengisi financial gap sebesar Rp 74 triliun dari kebutuhan Rp 1.000 triliun.

Hendrikus juga turut memberikan paparan berupa sosialisasi tentang perkembangan regulasi OJK untuk pengaturan fintech, agar memperjelas perbedaan antara Fintech P2P Lending dengan startup digital lainnya seperti startup fintech payment, e-money, e-commerce yang sering dipersamakan, padahal memiliki peran berbeda.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan Bapak Moeldoko sangat mendukung AFPI bersama OJK terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa fintech berperan penting.

“Diharapkan dengan kita bisa bersinergi antara asosiasi, pelaku industri fintech maupun regulator OJK, didukung Kepala Staf Kepresidenan dan instansi pemerintah lainnya, diharapkan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat maupun memberikan sumbangan kontribusi kepada peningkatan ekonomi Indonesia secara luas,” kata Sunu.

Sunu melanjutkan, ada tiga isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tadi, dan akan dibantu oleh Kepala Staf Kepresidenan salah satunya adalah: pertama, untuk terbitnya undang-undang (UU) data privasi karena saat ini adalah era digital, supaya memberikan rasa kepercayaan kepada user yang menggunakan layanan keuangan digital.

Kedua, perlunya UU yang mengatur industri fintech, dimana Fintech P2P Lending saat ini hanya memiliki perangkat aturan OJK, akan ditingkatkan lagi dalam bentuk UU seperti layaknya jasa keuangan lain seperti perbankan, asuransi, multifinance yang sudah memiliki UU jasa keuangan terkait industrinya masing-masing. Ketiga, akses data dukcapil biometric yakni untuk kecepatan layanan, maupun verifikasi dibutuhkan interkoneksi yang baik.

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved