Presiden Minta Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Posisi 40

Jokowi mengistruksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Presiden Minta Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Posisi 40
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di kantor Presiden, Rabu (12/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia terus meningkat dan bisa berada di posisi 40. Posisi EODB Indonesia doi 2019 lalu masih berada di peringkat ke-73.

"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan peringkat EODB, kita tahu posisi kita diperingkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120. Sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Presiden menyebut, untuk meningkatkan EODB Indonesia, perlu ada perbaikan indikator kekinian yang saat ini masih di angka 100.

Menurutnya, ada empat komponen yang peringkatnya semakin naik.

Baca: Kemenhub Minta Tak Ada Truk Kelebihan Muatan dan Dimensi di 2022

Yakni, Starting a Business yang berada di peringkat 140 dan Dealing with Construction Permit yang berada di peringkat 110, komponen Registering Property yang naik ke posisi 106 serta Trading Across Border yang stagnan di peringkat 116.

Baca: Beli SUV Baru, Sensasi Berkendara yang Fun to Drive Layak Dipertimbangkan

Indikator Getting Credit dari 44 ke 48, kemudian Resolving Insolvency naik dari 36 ke 38.

Jokowi mengistruksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Langkah itu, kata Jokowi, guna memastikan perbaikan dalam memperbaiki sejumlah komponen yang masih bermasalah tersebut.

"Kemudian kedua saya minta Menko perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved