Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bogor Picu Ketidakpastian Iklim Usaha

Pelaku usaha ritel di Kota Bogor Mengaku bingung dengan isi Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bogor Picu Ketidakpastian Iklim Usaha
ICON-CIG
Ilustrasi rokok kretek. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pelaku usaha menilai Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menimbulkan ketidakpastian usaha.

Ketua Departemen Mini Market Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Gunawan Indro Baskoro mengatakan pelaku usaha dibingungkan dengan Perda KTR Bogor.

“Peraturan ini saling bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” ujarnya dalam keterangan pers, Rpers tertulis kepada Tribunnews, Kamis (13/2/2020).

Aprindo dan Pemerintah Kota Bogor melakukan pertemuan non-ligitasi yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM. Kesepakatan pertemuan tersebut menyatakan bahwa Perda KTR Bogor harus diselaraskan dengan PP 109 Tahun 2012, namun justru diabaikan.

“Sebelumnya kami juga sudah berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan semua sepakat bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi kenyataannya kesepakatan itu tidak diindahkan,” katanya.

Agar tak lagi membingungkan masyarakat, Gunawan berharap evaluasi terhadap Perda KTR Bogor  segera dilakukan.

“Di tingkat nasional rokok tidak dilarang dipajang, tapi di Bogor dilarang. Ini menjadi preseden bahwa peraturan di daerah kontradiktif dengan peraturan nasional dan membingungkan pengusaha,” bebernya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai positif upaya uji materi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bogor Nomor 10/2018 di Mahkamah Agung. Trubus mengatakan, Perda KTR Bogor merupakan contoh produk hukum yang buruk.

“Ini contoh yang buruk. Bogor ini tidak boleh membuat aturan sendiri yang berbeda dengan peraturan di atasnya. Harusnya semua harus sinkron, karena idealnya semua aturan harus diharmonisasi,” tegas Trubus.

Trubus menilai, larangan yang tertera pada pasal 16 Perda KTR Bogor No 10 Tahun 2018 merugikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait suatu produk.

Baca: Kejar DPO Pengedar Narkoba, Tim Polda Lampung Malah Temukan Rekannya Asik Nyabu di Kamar

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved