Breaking News:

Omnibus Law

Uang Penghargaan dalam RUU Omnibus Law Menyusut, SBSI: Yang Sudah Ada Harusnya Ditingkatkan

Dalam draf RUU Omnibus Law, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

Tribunnews/JEPRIMA
Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pekan lalu.

Sejumlah aturan yang tercantum dalam Undang-Undang terdahulu siap direvisi untuk menggenjot realisasi investasi RI.

Ketenagakerjaan pun tak tertinggal menjadi bahasan yang tercantum dalam draf RUU sapu jagat tersebut.

Dalam draf RUU Omnibus Law, seperti yang dilansir Kompas.com, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

Diketahui, dalam RUU tersebut, besaran uang penghargaan akan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja.

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.

Dalam draf RUU Omnibus Law, skema pemberian penghargaan hanya dibagi menjadi 7 periode.

Adapun detail besaran uang penghargaan adalah sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.

Halaman
123
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved