Breaking News:

Kasus Jiwasraya

OJK Akan Telusuri Investasi Dana Pensiun dan Asuransi di Pasar Modal

OJK sudah mengatur ketentuan berapa porsi investasi ke saham, MTN dan reksadana pada perusahaan asuransi.

TRIBUN/HO
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik Nurhaida (empat kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Riswinandi (dua kiri), Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat (kiri), Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono (tiga kiri), Direktur Keuangan BNI Ario Bimo (dua kanan), General Manager Divisi Marketing Communication BNI Indomora Harahap (kanan) berbincang mengenai produk-produk digital BNI khususnya Pembukaan Tabungan Digital BNI melalui BNI Mobile Banking di booth BNI dalam acara FinExpo 2019 di Jakarta, pada Sabtu (19 Oktober 2019). 

Laporan Reporter Kontan, Ferrika Sari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca mencuatnya kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai berbenah. Baru-baru ini OJK bersama pasar modal sedang mengintegrasikan sistem untuk mengetahui informasi investasi pemain asuransi dan dana pensiun.

Dari sistem tersebut, OJK bisa mengetahui lebih cepat apa saja emiten saham dan reksadana yang dikoleksi lembaga jasa keuangan. Informasi tersebut didapat dari lembaga pengawas pasar modal.

“Jadi sistem ini sudah terkoneksi dengan pasar modal walaupun masing-masing perusahaan asuransi dan dana pensiun belum menyampaikan laporan keuangan mereka," kata Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi di Jakarta, Senin (24/2/2020).

"Kami dapat informasi lebih baik dan terkonsentrasi di mana saja mereka menaruh saham-sahamnya dan apakah sahamnya dari di grup sendiri,” lanjutnya.

Jika mereka menyalahi aturan dalam berinvestasi maka OJK akan menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan dan evaluasi tapi itu semua bergantung jenis kesalahan yang dilakukan.

“Walaupun mereka perusahaan publik tapi bisa saja melakukan akal-akalan maka itu perlu pendalaman lebih baik. Kami bisa saja keluarkan peringatan,” ungkap dia.

Apalagi investasi menjadi jantung perusahaan asuransi. Maka itu ketersediaan dana investasi dan pemenuhan kewajiban nasabah harus sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) yang ada. 

Misalnya ketentuan berapa porsi investasi ke saham, MTN dan reksadana sudah diatur oleh OJK.

“Kami ingin menjaga kualitas barang (investasi) yang dibeli untuk menjaga dari sisi RBC. Bagaimana investasi mereka cukup untuk mengkaver RBC,” tutupnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved