Pariwisata RI 'Diserang' Corona, Jokowi Bisa Tiru Cara SBY Ketika Tangani SARS

Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan, sektor pariwisata di Indonesia saat ini sedang 'diserang' virus corona, sehingga ada pemberhentian

Pariwisata RI 'Diserang' Corona, Jokowi Bisa Tiru Cara SBY Ketika Tangani SARS
Yanuar Riezqi Yovanda
Ekonom Senior Indef Aviliani dalam konferensi pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan untuk menghadapi wabah corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meniru cara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menangani wabah virus SARS.

Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan, sektor pariwisata di Indonesia saat ini sedang 'diserang' virus corona, sehingga ada pemberhentian turis asal China.

Karena itu, Aviliani menyarankan, Jokowi mendorong belanja kementerian untuk mengunjungi tempat pariwisata yang terdampak, persis SBY ketika itu.

Baca: Kejadian Pertama, WHO Sebut Kasus Baru Virus Corona di Luar China Lebih Besar Dibanding di China

Baca: Menlu Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, Upayakan Jemaah yang Sudah Berangkat Bisa Umrah

"Paling kena kontribusi dari China karena besar, tapi dari negara lain juga. Ketika jumlah turis turun, kementerian bikin acara di Bali atau yang kelihatan turun, jadi stimulus, di zaman SBY pernah bikin semua acara di Bali dan tumbuh," ujarnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Selain itu, perbankan juga bisa melakukan relaksasi dengan restrukturisasi rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di tempat produksi yang secara tidak langsung terdampak corona

"Produksi menurun bisa masalah kredit. Ada restrukturisasi NPL, sehingga tidak ganggu industri, tapi sekarang baru sebatas Rp 10 miliar ke bawah," kata Aviliani.

Menurut Aviliani, jangan dilihat dari angka kredit karena sektornya banyak, tapi kalau ini karena terdampak corona yang dianggap bencana maka harus diberi relaksasi.

"Insentif harus berdaya saing. Kalau sedang ada bencana itu alokasi anggaran bukan insentif, tapi bisa dengan relaksasi kredit dan pajak," pungkasnya.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved