Virus Corona

Pemerintah Diminta Perhatikan Kesehatan Bank Umum hingga Koperasi saat Putuskan Relaksasi Kredit

kata Bhima, laju kredit macet atau non performing loan (NPL) perbankan pun harus diperhatikan.

Pemerintah Diminta Perhatikan Kesehatan Bank Umum hingga Koperasi saat Putuskan Relaksasi Kredit
Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah berupa relaksasi kredit yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai perlu mempertimbangkan kesehatan lembaga pembiayaan dan peminjaman.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai keputusan pemerintah yang sepakat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kelonggaran pada pembayaran cicilan ini merupakan langkah yang cukup positif.

Namun kesehatan dari bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi pun harus diperhatikan pula.

"Pemerintah dan OJK juga perlu perhatikan kesehatan bank umum, BPR dan koperasi," ujar Bhima, Selasa (24/3/2020).

Baca: Virus Corona Bikin Penumpang MRT Turun Drastis, di Akhir Pekan Cuma 5.000-an Orang

Baca: Bersama Melawan Covid-19 bank bjb Salurkan Bantuan Melalui Jabar Quick Response

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang dipicu mewabahnya virus corona, kata Bhima, laju kredit macet atau non performing loan (NPL) perbankan pun harus diperhatikan.

Karena saat ini sektor bisnis tengah terpuruk, ini menurutnya bisa mengindikasikan meningkatnya potensi kredit macet.

"Perhatikan laju NPL-nya," kata Bhima.

Sebelumnya, potensi rasio NPL diprediksi meningkat seiring mewabahnya corona di tanah air.

Kendati demikian, sektor perbankan tidak khawatir karena OJK telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi masalah ini.

Perlu diketahui, Jokowi baru saja menyampaikan bahwa tukang ojek hingga sopir yang memiliki cicilan kendaraan tidak perlu khawatir.

Karena di tengah ketidakpastian ekonomi akibat mewabahnya virus corona, pemerintah memastikan akan memberikan kelonggaran berupa relaksasi kredit.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat terbatas (ratas) mengenai virus corona bersama Menteri dan Gubernur.

"Saya kira ini juga perlu disampaikan ke mereka, tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun," kata Jokowi, dalam pernyataan yang disiarkan langsung Setpres, pada Selasa (24/3/2020).

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved