Virus Corona

Pak Jokowi, dari Perspektif Ekonomi, Darurat Sipil Tidak Cocok untuk Kondisi Indonesia Saat Ini

Menurut Bhima, darurat sipil hanya bisa diterapkan untuk membatasi hak-hak sipil warga saat terjadi situasi perang.

Gita Irawan/Tribunnews.com
Peneliti INDEF Bhima Yudistira Adhinegara dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah akan menerapkan darurat sipil dan buka opsi karantina wilayah sebagai langkah terbaru dalam pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak tepat untuk kondisi Indonesia saat ini.

Ia menilai, dalam penerapan darurat sipil, menjadi tidak ada kewajiban bagi pemerintah memenuhi kebutuhan pokok bagi warganya.

Hal inilah yang ia khawatirkan, karena dengan semakin melesunya perekonomian Indonesia akibat penyebaran virus corona saat ini akan berdampak pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Berbeda dari karantina wilayah, dalam darurat sipil, kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok itu tidak ada," ujar Bhima kepada Tribunnews, Selasa (31/3/2020) siang.

Menurut Bhima, darurat sipil hanya bisa diterapkan untuk membatasi hak-hak sipil warga saat terjadi situasi perang.

Berbeda dengan situasi yang terjadi saat ini yang disebabkan wabah penyakit.

"Darurat sipil lebih bicara pada persoalan pembatasan hak-hak sipil ketika terjadi kondisi darurat semacam perang, dan situasi yang mengancam negara," jelas Bhima.

Perlu diketahui, munculnya opsi darurat sipil sebenarnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959.

Dalam pasal 1 pada Perpu ini, terdapat 3 poin yang menjadi pertimbangan pada penerapan darurat sipil.

Halaman
12
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved