Diberi Wewenang Dorong Bank untuk Konsolidasi, Ini Kata OJK

Menanggapi aturan itu, Kepala Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengupayakan dilakukannya langkah konsolidas

net
Ilustrasi laporan keuangan. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 memuat aturan yang memberikan keleluasaan lebih bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggabungkan bank.

Menanggapi aturan itu, Kepala Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengupayakan dilakukannya langkah konsolidasi antar bank.

Sehingga Perppu ini tentunya akan membuat OJK bisa mengambil langkah pengintegrasian untuk menghindari dampak buruk ekonomi di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).

Baca: Satu Keluarga Positif Corona Main Tik Tok saat Isolasi, Videonya Viral, Lakukan Ini Setelah Sembuh

Baca: Rasakan 4 Peristiwa Besar, Cerita Pria Tertua di Dunia 112 Tahun, Sebut Wabah Virus Corona Aneh

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam video conference, pada Minggu (5/4/2020).

"Terkait Perppu itu, supaya kita preemtif dalam kondisi sekarang ini, bayangkan kalau banyak nasabah yang terdampak (corona) minta penundaan, cashflow bank terganggu," ujar Heru.

Oleh karena itu, Perppu ini diharapkan bisa mengantisipasi adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari kebijakan relaksasi kredit.

"Bank kecil atau besar, bank sehat bisa demam, bisa batuk-batuk, makanya kami siapkan Perppu ini," kata Heru.

Perlu diketahui, dalam ayat 1a Pasal 23 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, kewenangan lebih besar diberikan kepada OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan.

Perintah tersebut baik untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.

Bagi individu yang tidak melaksanakan perintah OJK ini, akan didenda paling sedikit Rp 10 miliar atau hukuman pidana 4 tahun dan paling banyak sebesar Rp 300 miliar atau pidana selama 12 tahun.

Sedangkan untuk korporasi yang tidak mematuhi perintah OJK, akan didenda paling sedikit Rp 1 triliun, berikut pidananya.

Ini tertulis dalam Pasal 26 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved