Virus Corona

Antisipasi Gelombang PHK, Pemerintah Harus Tarik Investor untuk Sediakan Lapangan Kerja Baru

pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang agar para pengusaha dan investor tidak lari begitu saja pascapandemi Covid-19.

Freepik
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang besar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19 hendaknya lebih diwaspadai pemerintah.

Pengamat ekonomi dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof M Firdaus menilai pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja baru serta jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena PHK.

"Jaring pengaman sosial ini perlu disiapkan bagi pekerja harian. Dalam jangka panjang, pemerintah juga harus mulai menyiapkan kepastian adanya lapangan kerja baru, memastikan investasi bisa kembali ditarik masuk dan membuka lapangan pekerjaan," kata Firdaus saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2020).

Baca: Remaja di Simalungun Jadi Korban Pembunuhan, Jasadnya Ditemukan Terkubur Setengah Badan di Kebun

Baca: Bek Portugal Tak Kaget Andai Cristiano Ronaldo Comeback ke Real Madrid

Menurut Prof Firdaus, beberapa regulasi yang sedang berjalan saat ini agar dilanjutkan.

Seperti perubahan konsep Kartu Prakerja menjadi program jaring pengaman sosial dan bantuan khusus bagi mereka yang terdampak Covid-19 merupakan langkah bagus.

Setidaknya, ini bisa memberikan rasa aman bagi para pekerja harian terdampak dan memberikan opsi skill baru atau peningkatan skill walau praktiknya masih perlu pembahasan lebih lanjut.

"Harapannya, mereka kembali bisa dipekerjakan di tempat semula pasca pandemi ini berakhir. Jika tidak bisa, pemerintah memang perlu memastikan pendataan dan penyaluran tenaga kerja juga," kata Firdaus lagi.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang agar para pengusaha dan investor tidak lari begitu saja pascapandemi Covid-19.

“Relaksasi regulasi untuk peningkatan investasi juga perlu disiapkan. Pembahasan RUU Cipta Kerja salah satu regulasi yang efeknya mungkin jangka panjang, tapi memang perlu disiapkan," kata Firdaus.

Pemerintah juga sebaiknya mulai memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah untuk memberikan pelatihan singkat sudah dimulai.

Akan lebih baik adanya pengalihan industri kecil dan menengah untuk memproduksi masker dan APD yang saat ini sangat dibutuhkan, serta memaksimalkan mekanisme penjualan secara online.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved