Breaking News:

Virus Corona

Mulai 24 April, Kemenhub Hentikan Operasional Kapal Penumpang untuk Angkutan Mudik

berbedanya masa akhir larangan mudik untuk kapal ini dikarenakan operasional kapal, memiliki jarak jauh dan waktu yang lama dalam perjalanan

Istimewa
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Purnomo, akan melarang kapal penumpang untuk menggelar angkutan mudik mulai 24 April hingga 8 Juni 2020.

Seperti diketahui, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Agus, berbedanya masa akhir larangan mudik untuk kapal ini dikarenakan operasional kapal, memiliki jarak jauh dan waktu yang lama dalam perjalanan.

Baca: Fakta Baru Soal Video Viral Tim Rajawali Kejar Pelaku Curas di Jakarta Timur, Ternyata Ada 15 Motor

Baca: Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya Ternyata Warga Malang, Begini Tanggapan Kapolres

"Tetapi dalam aturan ini kami memberikan pengecualian, untuk kapal yang melayani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, pekerja migran Indonesia, dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri," ucap Agus dalam konferensi virtual, Kamis (23/4/2020).

"Kapal-kapal dengan pengecualian tersebut diizinkan berlayar, dengan syarat yang ada dalam aturan yang mulai berlaku 24 April ini," lanjut Agus.

Agus juga menyebutkan, pengecualian larangan ini juga termasuk kapal penumpang yang melayani pemulangan ABK WNI di luar negeri, yang bekerja di kapal pesiar, kapal niaga, dan lainnya baik perusahaan asing ataupun domestik.

Lanjut Agus, untuk kapal mengangkut logistik, pengangkut tenaga-tenaga misalnya TNI, Polri, ASN yang bertugas, yang lain-lain juga diberikan diskresi.

"Kami juga masih mengizinkan kapal rutin yang berada di daerah terpencil, yang hanya memiliki angkutan transportasi laut dan udara," kata Agus.

"Jadi kalau misalnya ada orang-orang di kepulauan mau belanja ke pulau, ke kota besarnya atau biasanya nelayan misalnya melaut tetap bisa berlayar, dan akan diatur oleh syahbandar," menurut Agus.

Halaman
1234
Penulis: Hari Darmawan
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved