Breaking News:

Virus Corona

Khawatir Corona Meluas ke Papua, Bupati Mimika Minta Jokowi Tutup Sementara Freeport

Menghentikan sementara aktivitas kerja di wilayah Freeport merupakan salah satu langkah upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Istimewa
Areal gedung PT Freeport di Kuala Kencana Timika Papua, Senin (30/3/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, TIMIKA -  Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengusulkan agar aktivitas PT Freeport Indonesia di Distrik Tembapura, Papua, ditutup untuk sementara waktu.

Menurut Eltinus, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah pertambangan tersebut, mengingat jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Pihaknya akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait usulan ini, mengingat Freeport merupakan obyek vital nasional.

"Ini menyangkut nyawa manusia, sehingga kami mohon arahan dari Presiden kita sementara untuk tutup Freeport dulu. Karena di sana itu makin lama makin meningkat kasus corona," ujar Eltinus, di Timika, Jumat (8/5/2020).

Menghentikan sementara aktivitas kerja di wilayah Freeport merupakan salah satu langkah upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca: Badan Tercabik, Petani Karet Diterkam Beruang Muara Enim dan Nyaris Tewas

Sebab, menurut Eltinus, di lingkungan kerja Freeport tidak dapat dihindari adanya penumpukan orang, meski manajemen sudah memberlakukan social dan physical distancing. 

Baca: Awas, Ular Masuk Pemukiman Lagi: Sanca Kembang 2 Meter Muncul di Atap Rumah Warga Cibaduyut

Eltinus mencontohkan, bila di area perusahaan tersebut para karyawan bersama-sama naik bus, masuk mes untuk makan, dan lainnya.

"Di daerah Freeport itu mereka bersama-sama duduk, bersama-sama masuk mes makan, bersama-sama naik bus, bersama-sama naik trem. Sehingga memang ini fatal sekali untuk daerah Freeport," ujar Eltinus.

Menghentikan sementara aktivitas kerja di wilayah Freeport merupakan salah satu langkah upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Eltinus menyatakan, Pemkab Mimika tidak bisa semena-mena menutup operasional perusahan itu sementara waktu, sehingga diperlukan arahan dari presiden dan kementerian terkait.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved