Breaking News:

Virus Corona

Eksekusi Kebijakan Pemulihan Ekonomi yang Lebih Cepat Akan Jadi Kado Lebaran Buat Pengusaha

Jika pengusaha UMKM sudah mulai rontok duluan, untuk menghidupkannya lagi tentunya tidaklah mudah.

Istimewa
Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ahmad Adisuryo. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mendapat persetujuan DPR RI pada12 Mei 2020, pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasar mereaksi kebijakan tersebut dengan sentimen relatif positif ditandai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak stabil di kisaran 4.500 dan sesekali menyentuh 4.600.

Rupiah stabil di kisaran Rp 14.700 dibandingkan US dollar. Hal itu dinilai karena pasar melihat bahwa pemerintah mempunyai ruang kewenangan yang leluasa untuk mendesain skema pemulihan ekonomi dengan independen, selama tiga tahun ke depan.

Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ahmad Adisuryo mengatakan, program PEN didesain oleh pemerintah sebesar 641 triliun.

Baca: Penumpang Penerbangan Domestik Tujuan Bandara Soetta Kini Wajib Miliki SIKM

Dengan acuan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4 persen, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19.

Baca: Anies Minta untuk Sementara Waktu Jangan ke Jakarta Dulu

"Dana program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif," ujarnya.

Mesin yang dimaksud berada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Baca: Seperti Main Tebak-tebakan, Kebijakan Jokowi Soal Corona Dinilai Tidak Jelas

"BUMN mendapat alokasi hampir 150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian," ujarnya seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/5/20202).

Dana UKM, lanjutnya, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60 persen pada 2019 kemarin.

Baca: Jokowi Tinjau Bekasi, Pemberlakuan New Normal Akan Libatkan TNI-Polri

Halaman
123
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved