Breaking News:

Stimulus untuk UMKM Disalurkan Lewat Perbankan demi Hindari Moral Hazard

Teten mengatakan, stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Wisatawan berbelanja oleh-oleh makanan ringan di salah satu toko oleh-oleh khas Jawa Barat yang dikelola UMKM di Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, Minggu (5/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia disalurkan melalui perbankan.

Menurutnya, hal itu dilakukan demi menghindari terjadinya moral hazard.

“Stimulus disalurkan lewat perbankan untuk menghindari moral hazard agar tidak terjadi kredit macet seperti pengalaman pada masa lampau,” kata Menteri Teten saat diskusi daring, Jumat (26/6/2020).

Dia mengatakan, stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah.

Dalam pengamatannya KUMKM yang telah terhubung dengan inklusi perbankan cenderung lebih mudah berkembang dan tahan terhadap krisis.

“Jadi ini kita dorong,” katanya.

Baca: Berdayakan UMKM, Asuransi Jasindo Gelontorkan Dana Rp 2,446 Miliar

Menkop juga menegaskan bahwa bantuan atau stimulus dari pemerintah bukan dalam bentuk hibah sehingga ia mendorong pelaku UMKM yang ingin memanfaatkannya agar mengakses perbankan atau sumber pembiayaan formal.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan bank-bank anggota Himbara dan OJK untuk mendorong percepatan penyaluran kredit untuk UMKM,” katanya.

Baca: Banyak Manfaatnya, Ekonom INDEF Sarankan UMKM Gabung ke Model Dapur Kolektif Ala Cloud Kitchen

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan demand bagi produk UMKM agar bisnis UMKM bisa terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19.

Untuk kepentingan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar kementerian/lembaga membelanjakan anggarannya ke sektor UMKM.

“Ada anggaran untuk belanja kementerian/lembaga mencapai Rp735 triliun, kalau bisa dibelanjakan ke sektor UMKM ini akan mendorong UMKM berkembang. Kami bekerja sama dengan LKPP untuk memasukkan UMKM dalam e-catalog,” katanya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved