Breaking News:

Ekonom Indef Wanti-wanti Pemerintah soal Potensi PHK Gelombang Kedua

Bhima mengatakan, stimulus yang diberikan kepada korban PHK diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat

Dok. Jobplanet
Ilustrasi PHK 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti pemerintah terkait adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gelombang kedua di masa pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini.

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, potensi PHK gelombang kedua tersebut bisa terjadi apabila pemerintah tidak memberikan stimulus kepada korban PHK atau stimulus yang tidak tepat sasaran.

Baca: Sri Mulyani Singgung Maling Anggaran Covid-19 saat Rapat Bareng DPR

Bhima mengatakan, stimulus yang diberikan kepada korban PHK diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun yang disayangkan, Bhima mengatakan saat ini pemerintah justru memberikan stimulus kepada korporasi atau perusahaan.

"Bagaimana caranya ide-ide besar harus hadir mulai dari dibalik, bahwa stimulus 80 persen bukan untuk korporat, namun langsung masuk kepada mereka yang menjadi korban PHK, kepada UMKM untuk modal kerja dan lain-lain," katanya saat Diskusi Publik Bravos Radio Indonesia, Senin (29/6/2020).

"Tapi karena kabinetnya atau tim ekonominya tunduk pada disaster kapitalism, sehingga apa yang diminta oleh para corporate-corporate yang rakus ini kemudian semuanya dituruti," lanjut Bhima.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen akan sulit dalam kurun 2-3 tahum ke depan.

"Yang jelas kita tidak bisa berada pada kurva berbentuk V. Apalagi berbentuk huruf V seperti pada logo Nike. Terlebih kalau kita melihat setelah krisis tahun 98 itu kita kurvanya berbentuk huruf L. Jadi sebelum 98 ekonomi bisa tumbuh 6-7 persen, pasca 98 kurvanya berbentuk L," tutur Bhima.

Sekarang yang menjadi permasalahan, di tengah situasi pandemi ada krisis ekonomi dan kesehatan.

Baca: Ekonom Indef Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Sulit 2-3 Tahun ke Depan

Lebih lanjut, Bhima menekankan bahwa banyak oknum-oknum, korporat dan juga pejabat pemerintah selalu bilang bahwa krisis ini terjadi karena pandemi.

"Kenapa tujuannya itu, karena watak dari disaster capitalism atau kapitalis bencana. Itu juga muncul pada waktu krisis tahun 98 dengan kasus BLBI. Waktu krisis tahun 2008 muncul dengan skandal Bank Century. Tahun 2020 karyanya makin banyak lagi. Jadi korporasi makin banyak yang antri untuk minta stimulus yang menurut saya ngga logic," ungkap Bhima.

Penulis: Lita febriani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved