Breaking News:

Virus Corona

IPCN: Aturan Wajib Rapid Test Jadi Beban Bagi Sopir Ekspedisi

Alasannya, rapid test itu menjadi biaya pribadi sehingga memberatkan dari sisi ekonomi masyarakat

dok. Kemenhub
ILUSTRASI - Kemeterian Perhubungan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin mengungkapkan pelaku usaha kargo dan logistik sering menerima keluhan dari sopir ekspedisi terkait kewajiban rapid test terkait virus corona atau Covid-19.

Alasannya, rapid test itu menjadi biaya pribadi sehingga memberatkan dari sisi ekonomi masyarakat.

Baca: Ekonom Indef Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Sulit 2-3 Tahun ke Depan

"Para sopir kargo dan logistik yang melintas antar daerah, misalnya dari Banyuwangi ke Lombok atau Bali, diwajibkan ikut rapid test Covid-19," ucapnya, Senin (29/6/2020).

"Setiap menyeberang dan kembali lagi, harus ikut rapid test yang hasilnya hanya berlaku 7 hari. Setiap kali rapid test Covid-19, biayanya Rp 280 ribu-Rp 480 ribu, ini sangat memberatkan,” katanya.

Jika dalam tujuh hari hasil rapid test Covid-19 terlewati, menurut dia, sopir kargo dan logistik wajib mengikuti kembali rapid test dengan biaya yang telah diterapkan.

“Di sejumlah daerah juga kami menerima keluhan seperti ini, seperti di Manado dan Medan,” ujar menambahkan.

Menurut Beni, kondisi ini sangat memberatkan kalangan sopir ekspedisi yang menggantungkan nasibnya dalam mengangkut barang.

Dia berharap pemerintah bisa memberikan perhatikan bagi kalangan sopir kargo dan logstik agar rapid test ini digratiskan.

"Toh dengan lancarnya jalur distribusi kargo dan logistik, hal ini akan menghidupkan perekonomian daerah dan membantu UKM di suatu daerah. Kalau ini terhenti, UKM yang memproduksi barang tidak bisa berproduksi lagi, otomatis berpengaruh pada menurunnya perekonomian daerah dan menghambat penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Beni menilai aspirasi dari sopir kargo dan logistik yang mengeluhkan kewajiban rapid test Covid-19 mestinya didengarkan pemerintah agar mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Terlebih lagi, Presiden Jokowi dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita juga menilai pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memeriksa setiap hambatan yang terjadi di sektor logistik nasional.

“Jangan sampai aturan baru pemerintah tidak mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.

Baca: Sri Mulyani Merasa Tak Halangi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kemenkes


Zaldy menilai kelancaran distribusi logistik memang menjadi tugas pemerintah yang memiliki kewenangan.

“Tapi jangan sampai aturan yang baik justru memble dalam implementasinya. Ini yang sering terjadi,” katanya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved