Breaking News:

Virus Corona

Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dinilai Masih Prospektif di Masa Pandemi

Demi menjaga likuiditas perbankan, LPS kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan di BPR masing-masing 25 bsp.

WARTA KOTA/henry lopulalan
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah (kedua kiri), Kepala Eksekutif Fauzi Ichsan (kedua kanan), Direktur Eksekutif Riset, Surveilans dan Pemeriksaan Didik Madiyono (kiri) dan Anggota Dewan Komisioner Destry Damayanti, berbincang seusai Pengumuman Hasil Review Suku Bunga Penjaminan, di Jakarta, Senin (13/5/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bisnis jasa keuangan yang digeluti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai masih prospektif di masa Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) yang digalakkan Pemerintah belakangan ini, sekaligus meningkatkan fungsi intermediasinya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, kondisi perbankan secara keseluruhan masih relatif stabil.

Halim menjelaskan, demi menjaga likuiditas perbankan, LPS kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS di bank umum untuk simpanan rupiah adalah 5,25 persen, bank umum untuk simpanan valas 1,5 persen, dan di BPR untuk simpanan rupiah sebesar 7,75 persen.

Baca: Suku Bunga Acuan Turun, Berpeluang Dongkrak Bisnis Properti?

“LPS bersama dengan OJK juga telah memberikan beberapa insentif bagi BPR. Dari sisi LPS misalnya memberi keringanan bagi perbankan dalam membayar premi penjaminan sepanjang semester II tahun ini," ungkap Halim Alamsyah di seminar virtual bertajuk “Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN” hari ini, Rabu (5/8/2020). 

Baca: IBS Soroti Peran BPR untuk Naikkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi

Keringanan tersebut berupa penghapusan denda bagi yang terlambat membayar premi. Hal ini dalam rangka memberi ruang gerak bagi perbankan nasional.

Halim menambahkan relaksasi ini mulai berlaku pada Juli 2020 hingga akhir tahun ini.

Baca: Covid-19 Berdampak ke Industri Keuangan, BPR Ini Terapkan Kiat Bertahan di Masa Pandemi

OJK juga telah menerapkan relaksasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh BPR di tengah masa sulit akibat pandemi ini.

Melalui POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 2 Juni 2020, OJK meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum, dan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum. 

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto menyampaikan bahwa industri BPR-BPRS dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved