Breaking News:

Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 Persen Dinilai Tak Rasional

Misbah mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak rasional karena dipicu rendahnya serapan APBN maupun APBD 2020.

Editor: Sanusi
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik sejumlah aspek dalam pidato Presiden Joko Widodo mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada Jumat (14/8/2020).

Salah satu aspek yang disorot yakni mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan menembus 4,5 Hingga 5,5 persen.

"Menurut saya kurang realistis di tengah penurunan ekonomi nasional dan global saat ini. Apalagi pemerintah tidak cukup serius menangani Covid-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin," ujar Sekjen Fitra, Misbah Hasan dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020).

Misbah mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak rasional karena dipicu rendahnya serapan APBN maupun APBD 2020.

Baca: Kemampuan Tim Ekonomi Realisasikan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen Tahun 2021 Dipertanyakan

Baca: Jokowi Dinilai Politisi Demokrat Terlalu Ambisius Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,5 Persen

Dia menegaskan, kualitas serapan APBN dan APBD 2020 tidak bisa dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi menuju pencapaian 2021.

Menurutnya, dari aspek pendapatan negara pada 2021, pemerintah juga belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas investasi dan orang tidak seleluasa dulu.

Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dunia usaha justru diprediksi masih menagih insentif pajak dari pemerintah.

Misbah menilai, Presiden terlalu optimistis karena berencana menaikan pendapat negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021.

"Yang perlu dirasionalisasi adalah pertumbuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajka perdagangan internasional," tegas dia.

Sebelumnya, Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mendatang berada di ksaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved