Breaking News:

Komisi VI: Cari Dana Murah, Pemerintah Jangan Ambil Jalan Pintas Lewat IPO Anak Usaha BUMN

Jika alasannya untuk mencari dana murah, maka hal itu bisa dilakukan tanpa harus melalui skema IPO.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mobil tangki BBM melintas di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta, Selasa (8/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PKS Amin Ak minta Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana menjual saham (initial public offering atau IPO) anak-anak usaha (sub-holding) Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jika alasannya untuk mencari dana murah, maka hal itu bisa dilakukan tanpa harus IPO.

Seharusnya yang menjadi fokus perhatian menteri BUMN adalah memperbaiki kinerja BUMN dan anak usahanya melalui implementasi secara disiplin prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, independensi dan fairness.

“IPO perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mendapat tugas negara mengelola sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas berpotensi melanggar konstitusi,” kata Amin Ak dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Baca: Pengamat Nilai IPO Pertamina Berpengaruh pada Kemampuan Subsidi dan Inti Bisnis

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, Pertamina adalah BUMN yang mendapat mandat negara memenuhi hajat hidup orang banyak dan mengelola sumber daya alam (SDA) migas, guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Baca: Fraksi PKS DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang IPO Subholding Pertamina

Hal ini diperkuat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No.36/2012 dan No.85/2013.

Pada prinsipnya MK menyatakan penguasaan negara terhadap SDA dijalankan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.

Kekuasaan negara dalam pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan dan pengawasan ada di tangan Pemerintah dan DPR. Sedangkan penguasaan negara dalam pengelolaan SDA berada di tangan BUMN.

Ditegaskan dalam UU BUMN No.19/2003 pasal 77 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2004, privatisasi tidak boleh dilakukan terhadap persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberi tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved