Breaking News:

Stafsus Menteri BUMN: Masalah Pertamina dan Peruri Itu Urusan Bisnis

Arya menilai masalah Perum Peruri yang meminta Rp 500 miliar ke Pertamina untuk proyek digitalisasi paperless diselesaikan secara B to B

Tribunnews/HO
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, urusan PT Pertamina (Persero) dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri adalah urusan bisnis.

Atas dasar itu, dia menilai masalah Perum Peruri yang meminta Rp 500 miliar ke Pertamina untuk proyek digitalisasi paperless diselesaikan secara business to business (b to b).

“Untuk urusan yang masalah Peruri misalnya, itu kan b to b lah ya. Kalau b to b, Peruri juga punya ruang untuk berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka koordinasi saja untuk masalah harga," ujar Arya, Rabu (16/9/2020).

Baca: Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Arya Sinulingga: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

Baca: Soroti soal Utang Pertamina, Ahok: Otaknya Pinjam Duit Terus

Arya menambahkan, jika pihak Pertamina merasa tak cocok dengan harga yang ditawarkan Peruri, perusahaan migas plat merah itu bisa menawarnya.

“Kalau dilihat harganya memang harga yang enggak layak, ya ditawar gitu ya, kalau dilihat layak, ya dibeli, gitu itu kan urusan b to b. Jadi antara mereka sendiri,” kata Arya.

Menurut Arya, negoisasi dalam berbisnis merupakan hal yang wajar. Atas dasar itu, dia meminta permasalahan ini diselsaikan secara baik-baik.

“Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian, itu seperti kantong kiri kantong kanan saja. Jadi silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan b to be gitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku geram dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.

Kekesalan Ahok disampaikan, setelah Peruri yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi paperless.

“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” ujar Ahok dalam cuplikan video Youtube kanal Poin, dikutip Rabu (16/9/2020).

Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved