Breaking News:

UU Perlindungan Pekerja Migran Dimasukkan ke RUU Cipta Kerja, PKS: Selesaikan Dulu PR Kemarin

Sebelumnya pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja sudah hampir rampung dan akan segera disahkan.

ISTIMEWA
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mempertanyakan mengapa pengaturan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tiba-tiba masuk dalam muatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Apalagi, sebelumnya pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja sudah hampir rampung dan akan segera disahkan.

"Sementara pasal-pasal di bidang ketenagakerjaan lainnya khususnya pengaturan pekerja di Indonesia masih banyak yang kontroversial dan mendapat banyak penolakan terutama dari kalangan pekerja sendiri."

"Lalu tiba-tiba justru memasukan pengaturan tentang perlindungan pekerja migran," ujar Mufida, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Baca: Pakar Hukum Tata Negara: Omnibus Law Cuma Buang-buang Waktu dan Biaya

Menurut Mufida, pengaturan perlindungan pekerja migran sudah ada dan cukup baik dalam Undang-Undang yang relatif baru yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sehingga seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera membuat peraturan turunan dari UU Perlindungan PMI tersebut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk pengaturan lebih detail dan teknis dari apa yang sudah ada di UU No. 18 Tahun 2017.

Baca: Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Kepentingannya Tak Diakomodir Dalam RUU Cipta Kerja

Dengan demikian, Mufida menilai upaya perlindungan PMI bisa lebih maksimal. Apalagi masih banyak kasus-kasus yang dialami oleh PMI baik di luar negeri.

"Selesaikan dulu pekerjaan rumah peraturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017. Buatkan aturan yang memberikan perlindungan maksimal bagi PMI kita, sejak dari dalam negeri maupun setelah bekerja di luar negeri. Masih banyak persoalan perlindungan PMI yang belum terselesaikan, alih-alih memasukannya dalam RUU Cipta Kerja," jelasnya.

Politikus PKS tersebut juga mempertanyakan apa filosofi memasukan aturan perlindungan PMI ini ke dalam RUU Cipta Kerja yang kontroversial.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved