Breaking News:

Reaksi DPR Setelah Tahu Erick Thohir Akan Likuidasi 14 BUMN

“Pembubaran BUMN nantinya tetap harus memenuhi tahapan dalam UU 19/2003 tentang BUMN maupun UU 40/2007 tentang Perseroan,” kata Achmad Baidowi.

Tribunnews/HO
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga. 

Dia menekankan Kementerian BUMN tidak memiliki kewenangan untuk melikuidasi atau memerger perusahaan.

Baca: Lowongan Kerja BUMN Perum Jasa Tirta I, Ditutup 4 Oktober 2020, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi memberi tanggapan terkait rencana pembubaran BUMN sebanyak 14 buah yang menurutnya berita mengagetkan. 

“Pembubaran BUMN nantinya tetap harus memenuhi tahapan dalam UU 19/2003 tentang BUMN maupun UU 40/2007 tentang Perseroan,” katanya.

Dia bilang, pembubaran BUMN bukan berarti sebuah kegagalan kementerian BUMN, karena memang banyak BUMN yang tidak sehat. 

Namun sebelum pembubaran dilakukan, Kementerian BUMN harus bisa menjelaskan kepada DPR dan publik tentang kriteria BUMN yang perlu dibubarkan, digabung, atau dilebur. 

“Kriteria itu pun harus menjadi acuan dalam menyikapi kondisi semua BUMN yang ada,” pungkasnya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved