Breaking News:

Ma'ruf Yakin Perekonomian Nasional Akan Kuat jika Potensi Ekonomi Syariah Dikelola secara Baik

Pasalnya, besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 267 juta jiwa, dan itu berpotensi membuat ekonomi syariah

Dokumentasi Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai berbagai potensi ekonomi syariah yang sudah ada perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat turut menguatkan ekonomi nasional.

Pasalnya, besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 267 juta jiwa, dan itu berpotensi membuat ekonomi syariah berkembang pesat.

"Saya meyakini, ekonomi syariah apabila dikelola dengan baik, dapat berperan lebih besar dalam penguatan ekonomi nasional. Potensi untuk itu sangat besar sekali," kata Ma’ruf saat membuka acara Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 melalui konferensi di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dirinya memaparkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi syariah.

Baca juga: Dosen UHAMKA: UU Cipta Kerja Atasi Keterbatasan Modal Pelaku Keuangan Syariah

Pertama, banyak dari umat muslim yang saat ini masuk dalam kelompok kelas menengah, khususnya kalangan muda yang sedang merintis menjadi professional, pengusaha start up ataupun entrepreneur baru.

"Mereka punya prospek yang bagus, karena “melek” IT, faham bisnis, dan punya akses yang memadai untuk berinteraksi dengan ekonomi syariah,” ungkap Wapres.

Potensi berikutnya adalah besarnya pasar halal di Indonesia. Ma'ruf mencatat, sebagian besar bahan baku dan hasil akhir produk yang beredar di pasar Indonesia adalah impor.

"Pemerintah tengah menyusun instrumen yang tepat agar bahan alami mentah dapat diolah menjadi bahan baku di dalam negeri, sehingga membawa kemanfaatan lebih besar pada kepentingan nasional," katanya.

Wapres pun menekankan, Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan sejatinya diarahkan untuk mewujudkan hal itu. Berbagai hambatan yang selama ini dikeluhkan, misalnya masalah panjang dan mahalnya birokrasi dan perizinan usaha, melalui UU tersebut disederhanakan.

Halaman
123
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved