Breaking News:

Pengamat: Kerjasama Kejaksaan Agung-Pertamina untuk Cegah Korupsi Sektor Energi

Kejaksaan Agung menyepakati MoU dan perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk kelancaran proyek strategis nasional.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas mengisi mobil tangki BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga kelancaran proyek strategis nasional.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Pertamina tersebut bisa meminimalisir terjadinya korupsi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pertamina ke depan.

“Kerjasama tersebut diharapkan bisa mengurangi korupsi atau pun penyalahgunaan dan pencari rente di dalam tubuh Pertamina. Adanya penegak hukum bisa ini diharap menjadi lebih tranparan lagi dan lebih aman lagi dan bisa menghindari tejadinya kerugian nanti,” kata Mamit dikonfirmasi, Rabu (2/12/2020).

Menurut Mamit, meskipun di tubuh Pertamina sudah ada pihak internal yang melakukan audit yang bertugas melakukan pengawasan, pelibatan pihak Kejaksaan Agung sebagai salah satu bentuk keseriusan dari Petamina dalam menjaga transparansi di dalam internal perusahaan.

Hal itu terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dilihat mempunyai potensi terjadinya permasalahan-permasalahan hukum.

“Dengan adanya MoU ini mungkin Pertamina bisa berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung ketika memang ada proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang butuh masukan dari aparat penegak hukum, apakah proyeknya masih layak dilakukan atau ada masukan apa dari aparat penegak hukum, sehingga proyek tersebut tidak menjadi permasalahan ke depanya,” bebernya.

Baca juga: Pertamina Hulu Energi Kembali Operasikan Anjungan PHE 12

Mamit menambahkan, dengan MoU tersebut otomatis setiap proyek yang dikerjakan Pertamina akan diawasi oleh penegak hukum, sehingga Pertamina dapat berhati-hati dalam menentukan rekananan bisnis atau menentukan wilayah proyek yang akan digarap.

Baca juga: Tunggu Hasil Investigasi, Pertamina Hentikan Sementara Operasional SPBU MT Haryono

“Pengawasan ini bisa lebih efektif dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pastinya ke depan tidak akan merugikan negara karena ini sudah melalui kajian hukum, terus juga konsultasi hukum dan akhirnya pengawasan dari aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Dia menambahkan, belajar dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, agar jajaran petinggi Pertamina tidak lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.

Halaman
12
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved