Breaking News:

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Diharapkan Bisa Dorong Investasi dan Perdagangan Internasional

UU Cipta Kerja disebut merupakan terobosan pemerintah untuk memangkas regulasi perizinan yang berbelit dan tumpang tindih.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Puluhan buruh melakukan demonstrasi di sekitar Patung Kuda Wijaya, Jakarta, Selasa (29/12/2020). Buruh kembali melakukan demonstrasi untuk menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Massa KSPI juga mendesak supaya pemerintah menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut merupakan terobosan pemerintah untuk memangkas regulasi perizinan yang berbelit dan tumpang tindih.

Implementasi UU sapu jagat tersebut juga diharapkan bisa mendorong investasi dan perdagangan internasional, sehingga bisa memajukan aktivitas perekonomian nasional.

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zamroni Salim mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan ujung tombak yang perlu dioptimalkan.

Baca juga: Fraksi PKS: Seluruh Indikator Kesejahteraan Memburuk di 2020, Pemerintah Harus Kerja Lebih Keras

Satu di antaranya adalah supaya Indonesia dapat keluar dari dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

Puluhan buruh melakukan demonstrasi di sekitar Patung Kuda Wijaya, Jakarta, Selasa (29/12/2020). Buruh kembali melakukan demonstrasi untuk menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Massa KSPI juga mendesak supaya pemerintah menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Puluhan buruh melakukan demonstrasi di sekitar Patung Kuda Wijaya, Jakarta, Selasa (29/12/2020). Buruh kembali melakukan demonstrasi untuk menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Massa KSPI juga mendesak supaya pemerintah menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"UU Cipta Kerja harus disosialisasikan secara luas. Pentingnya UU Cipta Kerja karena dapat memangkas beragam perizinan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga akan memajukan aktivitas perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan internasional," kata Zamroni Salim di Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Analis: Investor Asing Semakin Optimistis dengan UU Cipta Kerja

Apalagi, lanjut dia, saat ini berbagai daerah, termasuk kawasan khusus perdagangan dinilai masih banyak yang prosesnya jalan di tempat.

"Sehingga, ada berbagai PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan," kata Zamroni.

Sementara itu, dia merincikan, misalnya dalam sektor pangan seperti hortikultura harus ada integrasi tanggung jawab untuk mendorong industri lokal.

"Untuk mendorong industri lokal yang mampu mengolah menjadi produk penciptaan nilai tambah," pungkasnya.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved