Breaking News:

Ekonom Faisal Basri Bicara Potret Timah di Indonesia, Marak Ekspor Ilegal Hingga Kalah Bersaing

Faisal mengatakan, membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia.

HO/Tangkap Layar
Diskusi webinar "Tata Niaga Timah Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri menyoroti praktik penambangan dan ekspor timah ilegal yang terjadi di Indonesia.

Menurut dia, iklim pertimahan Indonesia, membuat pelaku tambang legal kalah saing dari petambang ilegal.

"Sudah jelas, banyak pemegang IUP (izin usaha pertambangan) tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal. Harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata dia, dalam sesi diskusi webinar "Tata Niaga Timah Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021).

Baca juga: Sinergi Bea Cukai dan Polis Diraja Malaysia Gagalkan Upaya Penyelundupan Ekspor Pasir Timah Ilegal

Mengacu pada data, kata dia, sejumlah negara tetangga Indonesia masih mengimpor pasir timah dari Indonesia.

Padahal, ekspor pasir timah sudah dilarang. Bahkan, Singapura yang tidak punya tambang timah sama sekali bisa mengekspor balok timah.

"Banyak sekali penangkapan penyelundupan oleh Bea dan Cukai, jarang oleh polisi," kata Faisal

Dia menilai, kondisi itu terjadi karena aturan tidak ditegakkan.

Padahal, aturan soal tata niaga timah Indonesia sudah lengkap. Selain itu, timah tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Baca juga: Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia

"Saya hampir tidak pernah melihat Menteri, Pak Luhut (Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi) membahas timah. Kalau nikel, bauksit, sering," kata dia.

Faisal mengatakan, membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia.

Sebab, menurut dia, banyak oknum yang terlibat.

"Ini (keterlibatan para oknum pejabat dan aparat) bukan mungkin lagi. Keterlibatannya sangat jelas," kata dia.

Karena aturan sudah lengkap, pembenahan tata niaga dan tata kelola pertimahan Indonesia tidak akan butuh waktu panjang.

Baca juga: Pengamat Sebut Timah Butuh Benchmark dengan Single Market

"Paling lama enam bulan. Tunjuk orang-orang berkompeten dan terpercaya, pasti bisa. Dulu saya di TRTKM (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) bisa kerja cepat karena dukungan pusat," ujarnya.

Hasil kerja TRTKM antara lain mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia migas Indonesia. Faisal menjadi ketua tim itu.

"Masa timah tidak bisa benahi. Jangan sampai timah habis, rakyat tidak sejahtera," ujarnya.

Arif membenarkan kelengkapan aturan tata niaga timah di Indonesia.

Dalam peraturan Kementerian ESDM dengan jelas dicantumkan bahwa perusahaan wajib mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia (CPI) untuk jumlah cadangan timah di lokasi IUP.

Tanpa pengesahan itu, maka rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pemegang IUP tidak dapat disahkan oleh pemerintah.

Tanpa RKAB yang disahkan pemerintah, maka pemegang IUP tidak bisa beraktifitas baik untuk menambang apalagi mengekspor.

Ia mengakui, kini ada ratusan pemegang IUP. Sementara CPI timah hanya 22 orang.

Menurut aturan pemerintah, hanya 22 orang bisa memverifikasi cadangan yang dicantumkan dalam RKAB.

"Mereka diawasi oleh asosiasi. Ada oknum-oknum penaksir yang tidak patuh kode etik dan dijatuhi sanksi," ujarnya.

Praktisi pertambangan timah Indonesia, Teddy Marbinanda, mengatakan bahwa praktik di lapangan menunjukkan pelanggaran aturan secara masih. Meski tidak ada verifikasi CPI, RKAB tetap disahkan oleh pemerintah daerah.

"Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kalau seperti ini kondisinya," ujarnya.

Ia pernah menemukan salah satu perusahaan timah di Bangka Belitung yang sedang dalam proses persiapan di menambang di wilayah konsesinya. Anehnya, perusahaan itu sudah punya cadangan ratusan ton balok timah siap ekspor.

"Dari mana cadangan sebanyak itu? produksi belum dilakukan, hasilnya sudah ada," kata dia.

Selain itu, ada pula perusahaan yang kapasitas produksinya jauh di bawah jumlah balok timah yang diekspornya.

"Dihitung dengan cara apa pun, tidak sesuai. Anehnya, tetap diizinkan untuk ekspor. Kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun," kata dia.

Teddy Marbinanda menambahkan pengabaian atas kekacauan tata kelola timah Indonesia akan merugikan negara. Sebab, negara kehilangan sumber daya tanpa mendapat penghasilan memadai.

"Hingga 90 persen lokasi penambangan ilegal ada di IUP PT Timah (BUMN yang dibentuk untuk mengurus timah). Sebagian besar hasil penambangan ilegal dijual ke pihak lain dengan harga murah. Tidak adil sekali bagi PT Timah dan negara," ujarnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved