Breaking News:

Holding BUMN Ultra Mikro Dinilai Atasi Masalah Aksesibilitas Pembiayaan

Kepala LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo menilai pembentukan holding BUMN ultra mikro bisa meningkatkan jangkauan pembiayaan.

IST
Ilustrasi - UMKM perajin batik tulis. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo menilai pembentukan holding BUMN ultra mikro bisa meningkatkan jangkauan pembiayaan.

“Upaya holding tiga BUMN untuk pembiayaan UMKM saya memandang positif, karena harapannya akan ada integrasi data UMKM, efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta,” ujar Revindo, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Revindo, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan.

Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM sendiri yang belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal karena merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup.

Selain itu, Revindo mengungkap masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM.

Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan.

“Perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan. Kemudian perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM,” ucap Revindo.

“Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM,” tuturnya lagi.

Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM supaya bisa naik kelas tidak semata diukur dari kenaikan omset pelaku usaha terkait.

Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi.

“Yang penting pada 2021 pemerintah menjaga agar UMKM seminimal mungkin memutuskan hubungan kerja karyawannya, mempersiapkan mindset pemilik/pengurus, memperkuat sistem manajemen bisnis, dan mempercepat penetrasi internet ke daerah. Untuk diketahui, data Podes (Potensi Desa) 2018 menunjukkan terdapat 21 ribu desa yang belum terkoneksi internet. Ini juga sangat menghambat upaya digitalisasi UMKM,” ujarnya.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan rencana pembentukan holding BUMN untuk pembiayaan UMKM merupakan rencana bagus demi mengembangkan bisnis pelaku usaha mikro dan kecil.

Dia menyebut selama ini masih banyak pelaku UMKM yang terkendala mengakses layanan perbankan.

“Saya kira ini rencana yang bagus untuk mendukung pengembangan UMKM, yang selama ini menghadapi banyak kendala untukmengakses perbankan terutama UMK. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan skema pembiayaan yang sesuai dengankarakteristik bisnis UMKM, yang umumnya tidak memiliki agunanmemadai, kredit skala kecil, dengan pola angsuran fleksibel,” tutur Agus.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved