Breaking News:

Wujudkan Indonesia Bebas ODOL di 2023, Kemenhub Normalisasi Empat Unit Angkutan Barang di Pekanbaru

Normalisasi kendaraan ODOl ini, diharapkan dapat menjadi contoh kepada para pengusaha transportasi barang agar tidak lagi menggunakan kendaraan ODOl

TRIBUNNEWS/REYNAS ABDILA
Penimbangan truk angkutan barang non-golongan I atau angkutan barang dalam razia truk ODOL di Parking Bay KM 18A Tol Jakarta-Cikampek. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melakukan normalisasi terhadap kendaraan angkutan barang Over Dimension Overloading (ODOL) di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, ada empat unit ODOL yang dinormalisasi yaitu kendaraan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) dua unit, kendaraan tangki CPO satu unit dan satu unit Dump Truck.

"Semua kendaraan ini, dinormalisasi dan dikembalikan ukurannya sesuai dengan standar pabrik," kata Budi dalam keterangannya resminya, Rabu (17/2/2021).

Budi menjelaskan, normalisasi ini akan dilakukan bertahap di beberapa wilayah seperti Jambi, Padang, Lampung dan wilayah lainnya sebagai komitmen pemerintah agar Indonesia bebas ODOl pada 2023 mendatang.

Baca juga: Truk Pengangkut BBM Masuk Jurang di Cianjur Jabar, Ini yang Dikhawatirkan Warga

"Normalisasi kendaraan ODOl ini, diharapkan dapat menjadi contoh kepada para pengusaha transportasi barang agar tidak lagi menggunakan kendaraan ODOl," ujar Budi Setiyadi.

Lanjut budi, pihaknya juga akan memperketaan pengujian kendaraan yang ada di daerah untuk mencegah penggunaan ODOL oleh para pengusaha transportasi.

"Berbagai cara akan kami lakukan untuk memperbaiki ekosistem dari hulu sampai hilir, terkait perbaikan angkutan barang tersebut," kata Budi.

Baca juga: Dukung Program Bangkit 2021, LaNyalla: Utamakan Platform Karya Anak Negeri

Menurutnya, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar kendaraan ODOl tidak lagi digunakan dengan penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

"Selanjutnya, kami juga melakukan transfer muatan kendaraan yang biayanya dibebankan kepada operator, penindakan normalisasi, penerapan bukti lulus uji elektronik pada pengujian kendaraan bermotor hingga sistem penerbitan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT) secara online," ujar Budi.

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved