Breaking News:

Penanganan Covid

Komite Penanganan Covid-19 Siapkan Empat Strategi Percepat Vaksinasi

saat ini jumlah penyuntikan vaksin yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) pemerintah baru mencapai 70.000-80.000 orang per hari.

Tribunnews/Herudin
Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperbesar jumlah pelaksanaan vaksinasi.

Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede menjelaskan, saat ini jumlah penyuntikan vaksin yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) pemerintah baru mencapai 70.000-80.000 orang per hari.

Baca juga: Jokowi: Kita Punya 39 Ribu Tenaga Vaksinator untuk Vaksinasi Covid-19

Dengan jumlah pengidap Covid-19 lebih dari 1 juta orang dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 260 juta, membuat Johns Hopkins University belum lama ini memperkirakan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia baru akan selesai dalam waktu 10 tahun.

Baca juga: Jokowi: 182 Juta Penduduk Harus Selesai Divaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Ini

"Sekarang ini memang masih kecil sekitar 70.000-80.000. Ini yang akan ditingkatkan dan kita persiapkan dalam 1-2 bulan terakhir supaya kita mampu memvaksinasi lebih besar," ujar Raden, dikutip dari salah satu stasiun TV, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: Tahap Awal Vaksinasi Covid-19 Fokus Bagi Lansia di Kota Provinsi, Begini Mekanisme Pendaftarannya

Ia menuturkan, pelaksanaan vaksinasi yang baru sedikit tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Faktor utamanya adalah jumlah kedatangan vaksin dari negara produsen yang masih terbatas.

Kemudian, pemberian vaksin secara masif juga terkendala jumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah yang jumlahnya tidak sebanyak milik swasta.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede (ist)

"Untuk tahap awal pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin secara bertahap bagi nakes yang jumlahnya mencapai 1,5 juta orang. Sambil juga memperbaiki cara-cara kita memvaksinasi, termasuk menambah jumlah fasilitas kesehatan untuk memvaksinasi dan menambah tim vaksinator kita," jelas Raden.

Tidak hanya memperbanyak fasilitas kesehatan dan menambah tenaga vaksinator, pemerintah menurutnya juga akan melibatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan milik swasta untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

Strategi keempat yang akan dilakukan adalah terus memperbaiki data kesehatan masyarakat sehingga vaksinasi tidak hanya masif namun juga efektif.

"Itu yang kita lakukan sekarang ya. Jadi penambahan vaksinator, penambahan fasilitas kesehatan, dan juga perbaikan dari data ya. Dan nanti kita juga akan melibatkan swasta, lebih agresif lagi dalam vaksinasi ini. Swasta dalam arti, rumah sakit-rumah sakit swasta, demikian juga fasilitas kesehatan swasta, demikian juga nanti value chain atau supply chainnya swasta akan kita gunakan. Ini yang kita persiapkan di kuartal kedua," papar Raden.

Dengan melaksanakan empat strategi itu, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mengupayakan jumlah penyuntikan vaksin bisa meningkat signifikan mulai kuartal II dan kuartal III dan berjalan konsisten untuk seterusnya.

"Jadi memang nanti yang kita harapkan terjadi percepatan itu sebagaimana target bapak presiden, itu di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu kita harus bisa memvaksinasi hampir 1 juta orang per hari. Ini yang sekarang kami akan kejar sehingga mampu memvaksinasi jauh lebih besar lagi," pungkasnya.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved