Breaking News:

Menteri KKP: PP 27/2021 Beri Kepastian Jaminan Sosial ke Anak Buah Kapal

Trenggono menyebut ada sejumlah kelebihan dari PP Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

dok KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut ada sejumlah kelebihan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, kelebihan beleid yang ditetapkan 2 Februari 2021 dan turunan dari UU Cipta Kerja ini di antaranya kepastian jaminan sosial terhadap anak buah kapal (ABK).

Baca juga: Genjot Ekonomi Masyarakat, KKP Optimalkan Produksi Perikanan Budidaya

"Di sektor tangkap, di mana PP 27/2021 mengakomodir jaminan sosial bagi anak buah kapal (ABK) perikanan. Pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, agen awak kapal perikanan, atau nakhoda harus memberi jaminan sosial terhadap ABK. Meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Menteri Trenggono saat membuka dialog interaktif dalam rangka men-sosialisasikan PP 27/2021 di Kantor KKP, Rabu (3/3/2021).

Kemudian kelebihan lainnya yakni pemanfaatan ruang laut diatur kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat tetap terjaga dan sustainable.

Baca juga: KKP Tertibkan Tiga Kapal Ikan Tidak Sesuai Ketentuan di Laut Halmahera Tengah

Masih menyoal penataan ruang laut, dengan adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut.

Selanjutnya penetapan PP 27/2021 juga membuat berbagai perizinan terkait kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi, kini berada dalam satu pintu di KKP saja.

Baca juga: Menteri Trenggono Sampaikan Tiga Peraturan Baru di Bidang Kelautan dan Perikanan

"Reformasi perizinan sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan," terang Trenggono.

Kemudian kelebihan terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, khususnya yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Kelebihan terakhir adalah di sektor pengawasan dan sanksi di mana terjadi perubahan paradigma luar biasa dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Menurutnya, pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan, kini akan menggunakan dan mengedepankan sanksi administratif.

"Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, utamanya yang tidak memiliki niat jahat (mens rea) merupakan upaya agar pemidanaan kembali pada khittahnya sebagai ultimum remedium dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," ungkap Menteri Trenggono.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved