Breaking News:

Asosiasi Tol Ingin Semua Pihak Menjaga Iklim Investasi Infrastruktur Jalan Tol

Seperti investasi di jalan tol, memerlukan kapital yang besar dan tingkat pengembalian yang sangat panjang sehingga adanya kepastian usaha kunci utama

DOK. KEMENTERIAN PUPR/https://money.kompas.com/
ILUSTRASI: Jalan tol di Sumatera 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menilai, Pemerintah dan juga masyarakat memiliki peranan penting untuk menjaga iklim investasi jalan tol.

Menurut Sekretaris Jenderal ATI, Krist Ade Sudiyono, infrastruktur merupakan bagian dari kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah.

Untuk peranan Pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam hal ini mengundang partisipasi investor swasta. Dan pengembalian investasinya didasarkan pada pengenaan tarif layanan.

Berdasarkan 3 skema kerjasama yang ditawarkan, sebagian besar menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Seperti investasi di jalan tol, memerlukan kapital yang besar dan tingkat pengembalian yang sangat panjang sehingga adanya kepastian usaha dan tingkat pengembalian jangka panjang merupakan kunci utama," jelas Krist dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Anggaran Baru Jepang Akan Buat 4 Jalur Tol Bebas Hambatan di 14 Lokasi

Dirinya mencontohkan, seperti Tol Jogja-Bawen yang membutuhkan total investasi sebesar 14,26 triliun dengan pengembalian selama masa konsesi 40 tahun, maka tarif awal untuk golongan I yang dikenakan sebesar Rp 1.875/km.

Ia kembali menuturkan, kepastian usaha dan tingkat pengembalian juga harus didukung kerjasama yang baik dengan pihak yang memperolah manfaat. Di mana dalam hal ini pemangku kepentingan daerah setempat termasuk Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat.

"Kerjasama yang baik ini harus dilakukan selama proses pembangunan maupun setelah beroperasi," ujar Krist.

Baca juga: Jalan Berliku Menuju Sumbulan, Kampung Tak Berpenghuni di Ponorogo

Bentuk kerjasama yang baik, menurut Krist misalnya seperti saat periode persiapan proyek dimulai. Dari komunikasi publik, pengadaan tanah, perijinan, hingga Amdal.

Pada masa konstruksi diantaranya penyediaan material galian, manajemen lalu lintas dan sebagainya.

Setelah masa beroperasi, dukungan dan kerjasama tetap dibutuhkan terutama dalam mengkomunikasikan ke publik saat dilakukan penyesuaian tarif jalan tol.

"Sebagai pihak yang mendapatkan manfaat nilai publik paling tinggi dari keberadaan infrastruktur, seyogyanya Pemerintah Daerah menjadi catalyst, fasilitator dan enabler yang aktif bagi proyek infrastruktur," pungkasnya.
 

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved