Breaking News:

Anggaran untuk Impor Beras Sebaiknya Dialokasikan Membeli Beras dari Petani dan Lahan Food Estate

Anggaran untuk impor beras sebaiknya dialokasikan membeli beras yang akan segera panen pada area food estate.

dok. Kementan
food estate 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan mengimpor satu juta ton beras pada tahun 2021 dinilai bisa merugikan petani. Padahal para petani saat ini sudah berupaya terus meningkatkan produksi beras.

"Impor beras ini mengganggu kedaulatan pangan Indonesia dan juga merugikan petani," ujar Anggota Komisi IV DPR, Hermanto, Minggu (14/3/2021).

Menurutnya, anggaran untuk impor beras sebaiknya dialokasikan membeli beras yang akan segera panen pada area food estate.

"Lebih baik digunakan untuk membeli beras dari petani dan lahan food estate, agar hasil panen raya terserap semua guna mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," tuturnya.

Hermanto pun menyebut, petani saat ini mengalami berbagai persoalan, seperti irigasi, pupuk, maupun penyerapan pemerintah terhadap produk pertanian.

"Persoalan cuaca, longsor, banjir yang berakibat pada perluasan lahan yang tidak efektif dan tidak produktif terhadap lahan pertanian," ucap Hermanto.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun waduk dan bendungan untuk mendukung food estate di Kabupaten Sumba Tengah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun waduk dan bendungan untuk mendukung food estate di Kabupaten Sumba Tengah. ((Kementerian PUPR))

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, pada 4 Maret lalu.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, rencana impor beras pada tahun ini harus ditolak, karena tidak tepat dilakukan saat panen raya di berbagai daerah.

Halaman
123
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved