Biaya Bikin Tol Bikin Nangis, Said Didu: Dijual Juga Tidak Laku

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengungkap biaya bikin tol zaman ini sangatlah mahal.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Tribunnews.com/Lita Febriani
Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengungkap biaya bikin tol zaman ini sangatlah mahal.

Menurutnya, hal ini yang menjadi permasalahan menggunungnya utang BUMN konstruksi.

Baca juga: Waskita Karya Perkuat Proyek Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pembangkit Listrik

"Saya paham biayanya cost BUMN ini jauh lebih mahal. Tahun 2010-2011 itu biaya pembangunan jalan tol hanya Rp 60 miliar per kilometer. Tapi sekarang informasi yang saya dapat tol di luar kota sudah Rp100 miliar per kilometer. Dan di dalam kota itu Rp 150 miliar-Rp 200 miliar per kilometer. Itu problem besar," kata Said Didu dalam webinar bertajuk Mencari jalan Keluar Utang BUMN Karya, Jumat (9/4/2021).

Dia menilai ada dua jalan keluar untuk mengatasi perosoalan ini yaitu pertama penyertaan modal negara (PMN) atau yang kedua dijual.

Baca juga: Soal Larangan Mudik, Arsjad Rasjid : Kekhawatiran Ada, Tapi yang Kita Perlu Saat Ini Kesadaran

"Saya tidak yakin dijual juga tidak laku. Sumber permasalahannya adalah hegemoni atau euforia pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada BUMN," tuturnya.

Said Didu menambahkan sakit yang dialami BUMN juga sudah menyebar ke perusahaan swasta. bahkan sub-kontraktor BUMN tidak sedikit yang tidak dibayar karena masalah uang kas yang terbatas.

"Waskita yang punya utang Rp 4 triliun per tahun. Saya tidak bisa membayangkan kalau dia berharap dari jasa konstruksi berat sekali. Dari pengelolaan jalan tol, pelabuhan atau bandara yang mereka miliki juga akan menambah kerugian," sambungnya.

Mantan Pegawai Negeri Sipil ini memandang persoalan ini bukan datang dari BUMN tetapi karena penugasan negara terhadap infrastruktur yang sebenarnya tidak laik.

Penugasan-penugasan ini membebani BUMN Karya sehingga menimbulkan kerugian besar berkepanjangan.

"Beban operasional, beban bunga, dan beban penyusutan. Sementara revenue dari awal sudah dinyatakan tidak laik. Infrastruktur bandara juga demikian apalagi yang jumlah penumpangnya masih di bawah 30 ribu," pungkas Said Didu.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved