Breaking News:

Menkop Teten Mengaku Diminta Jokowi Batasi Produk Impor yang Membanjir di Marketplace

Teten Masduki mengaku tengah diminta Presiden Joko Widodo agar membatasi produk impor di platform e-commerce.

IST
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tengah diminta Presiden Joko Widodo agar membatasi produk impor di platform e-commerce.

Menurutnya, hal ini tidak sehat bagi pelaku usaha dalam negeri yang menjual dagangannya di pasar digital.

"Saya pernah dipanggil Presiden dengan Menteri Perdagangan terkait beberapa produk luar yang dijual di e-commerce. Kita siapkan regulasi jangan sampai e-commerce yang cross border menjual produk impor dengan harga dumping habis-habisan," tuturnya dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin (19/4/2021).

Menkop menilai upaya valuasi bisnis yang membunuh UMKM nasional tidak dibenarkan.

Baca juga: Shoesmart, Platform E-commerce yang Pertemukan Penjual dengan Pembeli Sepatu

Pemerintah, lanjutnya, sudah mengubah kebijakan di 2020 yakni biaya tarif masuk dan transaksi pajak impor yang tadinya 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS ternyata tidak efektif.

Baca juga: Kuartal I 2021, Pemain Tanah Air Masih Kuasai Industri Marketplace

"Produk tertentu dengan nilai (murah) tidak boleh dijual di cross border. Intinya kita nanti punya market ekonomi digital yang sangat besar. Diprediksi 2025 valuenya sekitar Rp1.800 triliun. Ini jangan sampai kemudian dinikmati produk luar," tambah Teten.

Baca juga: Ekososistem E-Commerce Tumbuh, Kiriman Paket SiCepat Tembus 1,4 Juta Per Hari

Untuk mengalahkan produk asing caranya memang dengan meningkatkan daya saing.

Teten berujar beberapa produk UMKM yang mampu bersaing dan bertahan di tengah pandemi harus memenuhi dua persyaratan.

"Persyaratannya yang harus dipenuhi kualitasnya bisa bersaing, kemudian kapasitas produksinya, karena kalau masuk ke platform digital itu harus akan ditinggalkan jika tidak bisa memenuhi permintaan besar," tukasnya.

Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun menjelaskan bahwa kondisi riil UMKM di Indonesia sudah banyak yang kolaps akibat hantaman pandemi Covid-19.

Namun demikian, tidak sedikit juga yang masih bisa bertahan karena mampu beradaptasi merespons permintaan pasar.

"Pandemi ini dimulai menggila di Maret 2020, kondisi riilnya UMKM hanya mampu bertahan sekitar dua sampai tiga bulan. Memang kebijakan yang semula dari pemerintah melakukan PSBB. Jadi ini mempengaruhi besar dari dampak UMKM," kata Ikhsan.

Dia menambahkan program restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi listrik hingga dana hibah dari pemerintah cukup membantu UMKM yang terdampak.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved