Breaking News:

Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Alihkan PSO untuk Bansos Pekerja Transportasi

Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja sektor transportasi, Sigit menyarankan pemerintah menggunakan anggaran PSO untuk sektor transportasi.

WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Mobil-mobil trevel gelap yang membawa pemudik telah diamanakan di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021). Selama dua hari sejak Selasa (27/4/2021) dan Rabu (28/4/2021), Ditlantas Polda Metro Jaya menindak dan mengamankan sebanyak 115 mobil atau kendaraan travel gelap yang membawa calon pemudik dari sejumlah titik dan wilayah di Jakarta. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi pekerjaan sektor transportasi yang terdampak larangan mudik.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyarankan agar anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi di sektor transportasi dialihkan untuk bansos khusus bagi pekerjaan transportasi umum.

"Larangan mudik dan pelarangan operasi semua sektor transportasi dalam waktu yang lama ini tentu berdampak bagi pekerja transportasi umum. Pemerintah tidak boleh memindahkan tanggung jawab pencegahan covid 19 kepada mereka apalagi sampai menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena pelarangan mudik. Sebagai solusi, beri bansos untuk seluruh pekerja transportasi umum. Bantu mereka untuk tetap bisa merayakan Lebaran," kata Sigit, Sabtu (1/5/2021).

Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja sektor transportasi, Sigit menyarankan pemerintah menggunakan anggaran PSO untuk sektor transportasi yang sudah dianggarkan dalam APBN 2021.

Menurut Sigit, jumlah PSO sektor transportasi yang mencapai sekitar Rp 6 triliun bisa digunakan untuk membantu meringankan beban pekerja sektor transportasi akibat pelarangan mudik.

"Dalam APBN 2021, ada alokasi anggaran untuk PSO di semua sektor transportasi, bahkan juga disiapkan anggaran untuk subsidi multi modal di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dan anggarannya selalu naik, meski jumlah penumpang turun. Karena jumlah penumpang otomatis turun signifikan akibat larangan mudik, realokasikan saja anggaran PSO ini untuk bansos pekerja sektor transportasi. Apalagi sejak tahun 2020 sudah banyak yang dirumahkan. Ini pasti akan sangat membantu mereka," kata Sigit.

Seperti diketahui, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,142 triliunan untuk sektor angkutan darat, sektor perhubungan udara sebesar Rp 600 miliar, sektor angkutan KA sebesar Rp 3,4 triliun dan subsidi multi moda KSPN sebesar Rp 1,3 triliun.

Baca juga: Ini PO Bus yang Diizinkan Pemerintah Beroperasi Selama Mudik Lebaran 2021

Sejak pandemi, BPS mencatat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam dengan minus 15,04 persen sepanjang 2020.

Sektor transportasi yang paling terpukul akibat pandemi adalah maskapai penerbangan. Sektor ini anjlok cukup dalam yakni minus 53,8 persen di kuartal IV/2020 secara year on year (yoy).

Disusul angkutan kereta api minus 45,5 persen dan angkutan sungai dan penyebrangan minus 12,2 persen.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved