Breaking News:

Menteri PUPR Usul Pagu Anggaran Infrastruktur Tahun 2022 Rp 100,4 Triliun

Menteri PUPR menegaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

dok. UAI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp100,46 triliun.

"Pagu indikatif tersebut sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 29 April 2021," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Basuki menjelaskan, pagu indikatif untuk tahun 2022 itu meliputi belanja operasional pegawai sebesar Rp2,87 triliun, belanja operasional barang Rp2,23 triliun, dan anggaran pendidikan Rp4,56 triliun.

Selain itu, keperluan dana pemeliharaan sarana/prasarana dan jaringan dan cadangan darurat/bencana Rp22,45 triliun, serta kontrak tahun jamak yang diterbitkan sampai Maret 2021 sebesar Rp29,82 triliun.

“Tahun depan anggaran akan lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan prioritas pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun,” ucapnya.

Baca juga: Progres 61 Persen, PUPR Target Terowongan Silaturahmi Rampung Agustus 2021

Menteri PUPR menegaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Adapun Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Bina Marga sebesar Rp39,7 triliun untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 4.937 kilometer, penggantian jembatan, hingga pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp31,62 triliun untuk pembangunan jalan 239 kilometer, dan preservasi jalan sepanjang 2.230 kilometer.

"Anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,50 triliun untuk pembangunan SPAM, optimalisasi SPAM, sistem sanitasi, bangunan gedung dan penataan kawasan pemukiman, dan bidang perumahan sebesar Rp5 triliun,” katanya.

Basuki mengatakan bantuan pembiayaan perumahan tahun depan akan meningkat menjadi Rp28 triliun.

Baca juga: Kementerian PUPR Canangkan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas dan Latih 3 Ribu Tenaga Kerja

“Tahun ini Rp 19 triliun, tahun depan menjadi Rp 28,2 triliun dengan target 1.169.945 unit, untuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) Rp 23 triliun, BP2BT (bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan) Rp 1,6 miliar, SSB (subsidi selisih bunga) Rp 4,39 triliun dan SBUM (subsidi bantuan uang muka) Rp 812 miliar," jelasnya.

Sementara padat karya tunai sebagai program proritas pemulihan ekonomi di tengah pandemi dianggarkan sebesar Rp 13,6 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 720 ribu orang.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved