Breaking News:

Bahas Ketimpangan Infrastruktur, Menteri Suharso: Biaya Konstruksi di Wilayah Timur Lebih Mahal

Suharso Monoarfa, membahas isu ketimpangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah barat dan wilayah timur.

ist
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 

Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, membahas isu ketimpangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah barat dan wilayah timur.

Hal tersebut dikatakan Menteri Suharso saat membahas sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024 dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

“Biaya konstruksi di wilayah timur lebih mahal dibandingkan biaya konstruksi di wilayah barat. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan di timur juga lebih rendah dibanding barat," ujar Menteri Suharso dalam keterangannya, (14/6/2021).

"Tidak hanya itu, rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih juga akan kita pastikan," sambungnya.

Maka dari itu, Suharso ingin mengetahui hambatan dari masing-masing Kementerian terkait dengan fiskalnya atau program-program non fiskal termasuk konvergensinya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Anggito Abimanyu: Dana Haji Aman, Tak Ada Utang dan Tak Dipakai Untuk Biaya Infrastruktur

Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan.

Baca juga: Menteri PUPR Usul Pagu Anggaran Infrastruktur Tahun 2022 Rp 100,4 Triliun

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.

Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24 persen dari PDB dan rendahnya kinerja logistik.

“Kita bicara terkait indikator infrastruktur yang jadi sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan terkait indeks kemahalan, konstruksi terkait indeks logistik dan terkait harga yang akhirnya ujungnya adalah inflasi," ujar Suharso.

"Karena itulah kami ingin dari bapak-bapak (Menteri) menyampaikan sasaran RKP 2022,” pungkasnya.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved