Breaking News:

Perombakan Dewan Direksi Garuda

Komisaris Garuda Indonesia Dipangkas, Komisi VI: Tak Ada Korelasi dengan Efektivitas Manajemen

Herman berharap struktur komisaris dan direksi yang lebih ramping, membuat jajaran pengurus Garuda dapat segera merampungkan persoalan

Editor: Sanusi
TRIBUN/HO
Pesawat Airbus A330-900 Neo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurangan jumlah anggota dewan direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) dinilai tidak berhubungan dengan akar persoalan maskapai berpelat merah tersebut.

"Ukuran saat ini tidak ada korelasi langsung, antara pemangkasan direksi dan komisaris dengan efektivitas manajemen Garuda," ujar Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021).

Baca juga: Yenny Wahid: Garuda Indonesia Tidak Boleh Menyerah, Harus Tetap Terbang

Namun, Herman berharap struktur komisaris dan direksi yang lebih ramping, membuat jajaran pengurus Garuda dapat segera merampungkan berbagai persoalan di perusahaan.

Baca juga: Meski Sedih, Yenny Wahid Mundur dari Komisaris Independen Garuda, Demi Adanya Efisiensi Biaya

"Segera mendapat solusi yang tepat, semisal proses renegosiasi dengan lessor dan restrukturisasi utang, sembari terus melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja keuangannya," tutur polikus Demokrat itu.

Herman meminta, pengurus Garuda fokus pada bisnis rute penerbangan menguntungkan dengan menjual tiket yang bersaing, tetapi tetap menjaga kelasnya.

"Garuda juga harus mampu renegosiasi dengan lessor, baik sistem maupun harga, karena ini penyebab utama beratnya keuangan Garuda. Garuda sebagai perusahaan, juga harus melakukan transformasi bisnis yang memiliki daya saing, baik regional maupun internasional," tuturnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, jika nantinya Garuda mendapat penugasan dari pemerintah, maka harus ada kompensasinya dan tidak boleh mengalami kerugian.

"Yang merugikan itu, ada penugasan pemerintah, tidak ekonomis, tapi tidak ada kompensasi atau subsidi. Jadi yang nanggung rugi adalah BUMN," tuturnya.

"Pemerintah juga harus memberikan injeksi modal, apakah dalam bentuk PMN atau dana talang," sambungnya.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved