Breaking News:

Virus Corona

Apindo Klaim Ribuan Pengusaha Tumbang, Desak Penerbitan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU

Apindo mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) moratorium UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan

IST
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) moratorium UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani mengatakan, banyak sektor di dunia usaha yang mengalami kesulitan keuangan imbas dari pandemi Covid-19.

“Beberapa waktu terakhir ini Apindo telah menyampaikan dalam rapat kerja dan konsultasi nasional, intinya adalah kami mengusulkan kepada pemerintah agar UU No.37 tahun 2004 untuk dilakukannya moratorium melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” ucap Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Dirinya melanjutkan, usulan ini berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan Apindo.

Pertama, banyak sektor dalam dunia usaha yang mengalami kerugian dan kesulitan arus kas, sehingga menyulitkan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak kreditur khususnya kreditur konkuren (mitra kerja) yang menginginkan terjadinya pembayaran segera dari debitur dengan cara mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengarah pada Moral Hazard.

Baca juga: Apindo Minta Pemberlakukan Zero ODOL Diundur hingga Situasi Kondusif

“Padahal tujuan PKPU ini adalah untuk memberikan hak kepada debitur yang mengalami kesulitan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran dalam rangka penyehatan perusahaannya. Namun dalam perjalanannya kita lihat hal tersebut berujung tuntutan kepailitan,” papar Hariyadi.

Baca juga: Apindo Sebut Pemerintah Masih Punya Tunggakan Biaya Isoman Pasien Covid-19 Rp 196 Miliar

Kedua, telah terjadi hambatan pemulihan ekonomi nasional akibat meningkatnya kasus permohonan Kepailitan dan PKPU di seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia.

Baca juga: Stop Impor Alkes, Apindo: Sektor Usaha Dalam Negeri Masih Sanggup

Selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, tercatat total kasus Kepailitan dan PKPU mencapai 1.298 kasus sampai dengan bulan Agustus 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat.

Halaman
12
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved